Minggu, 25 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Peru Atur Penampilan Siswa, Larang Kutek dan Rok Pendek

Pemerintah Peru mengusulkan aturan ketat soal penampilan siswa, termasuk melarang cat kuku, rok pendek, rambut panjang, dan penggunaan ponsel di sekolah demi memperbaiki disiplin.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 15 Oktober 2026, 15.22 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 27x dibuka
Peru Atur Penampilan Siswa, Larang Kutek dan Rok Pendek📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Peru tengah menyusun kebijakan baru yang membatasi penampilan siswa di lingkungan sekolah, dengan fokus pada larangan penggunaan cat kuku, rok pendek, riasan wajah, pewarna rambut, serta rambut panjang pada siswa laki-laki. Aturan ini disusun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketertiban di bangku pendidikan, terutama menyusul kekhawatiran atas meningkatnya kasus pelecehan seksual dan perundungan di kalangan pelajar.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Peru, Keiko Fujimori, saat melakukan kunjungan ke sebuah sekolah di wilayah pinggiran ibu kota Lima. Ia menegaskan bahwa ketertiban harus diterapkan tidak hanya di jalanan, tetapi juga di ruang kelas, dengan menyebut bahwa perubahan budaya disiplin dimulai dari pendidikan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pengeluaran permanen terhadap siswa yang dianggap paling nakal.

Menteri Pendidikan Peru, Jose Chang, menyatakan bahwa aturan penampilan mencakup pengaturan panjang rok seragam dan pembatasan alat kosmetik. Selain itu, pemerintah juga berencana memperketat penggunaan telepon seluler di sekolah, yang hanya diperbolehkan dengan izin guru. Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan terkendali, dengan menekankan pada nilai-nilai disiplin dan moral.

Namun, kebijakan tersebut mendapat sorotan keras dari sejumlah organisasi hak asasi manusia. Gerakan Manuela Ramos dan Pusat Perempuan Peru Flora Tristan menilai bahwa mengatur penampilan siswa bukan solusi untuk mengatasi pelecehan seksual atau kekerasan di sekolah. Mereka menekankan bahwa fokus seharusnya diberikan pada pendidikan karakter, pelatihan guru, dan sistem pelaporan kekerasan, bukan pada pengendalian fisik dan ekspresi pribadi.

Organisasi Hak Asasi Manusia Nasional Peru juga menyebut rencana tersebut sebagai bentuk kebijakan populis yang otoriter. Meski demikian, pemerintah menyatakan akan membuka proses konsultasi publik sebelum menetapkan aturan secara resmi, sebagai langkah untuk menyerap berbagai masukan dari masyarakat.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya