Gaya Kepemimpinan Luthfi Dapat Pujian Akademisi

Kendari, ıNarasikita - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendapatkan apresiasi dari sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik atas pendekatannya dalam memimpin daerah. Penilaian positif ini muncul setelah acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Semarang, yang menyoroti keterbukaan Luthfi terhadap masukan dari akademisi dan kerja sama institusi pendidikan tinggi dalam penyelesaian isu publik.

Finnah Fourqoniah, Dekan FISIP Universitas Mulawarman, menyampaikan bahwa Luthfi menunjukkan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial di Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa pemimpin yang efektif harus mampu mengidentifikasi persoalan masyarakat secara akurat dan merancang program yang langsung menangani akar permasalahan. Menurutnya, kepekaan ini jarang ditemui di daerah lain, sehingga menjadi model yang layak ditiru.

Wawan Mas’udi, Ketua Fordekiis dan mantan Dekan FISIP UGM, menilai gaya kepemimpinan Luthfi mencerminkan prinsip pemerintahan kolaboratif. Ia menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menyusun kebijakan, karena lembaga akademik memiliki kapasitas riset, inovasi, dan keahlian yang bisa menginspirasi solusi nyata. Ia menegaskan bahwa kolaborasi tidak hanya melibatkan akademisi, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat sipil untuk memperkuat pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Supriadi Torro, Dekan FISIP Universitas Negeri Makassar, menilai pemaparan Luthfi menunjukkan kepemimpinan yang terukur dan berfokus pada penyelesaian masalah. Ia menyambut baik pendekatan yang menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas, serta peran perguruan tinggi sebagai pengamat dan penentu arah kebijakan. Sejalan dengan itu, Pemprov Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi untuk program seperti KKN tematik, pendampingan desa, pendataan rumah tak layak huni, penanganan stunting, dan desalinasi.

Pendekatan ini dianggap krusial dalam menghadapi tantangan seperti banjir rob di wilayah pesisir, ketersediaan tenaga kerja siap pakai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Luthfi menegaskan bahwa solusi pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik, untuk memastikan kebijakan tidak hanya efisien tetapi juga inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.