Prabowo Lantik Kabinet Baru, Kritik soal Efisiensi Meningkat

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru dalam perombakan kabinet ketujuh sejak menjabat. Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (1/10), dan mencakup perubahan di posisi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga negara. Di antaranya, Bahlil Lahadalia menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Arrmanatha Nasir resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam prosesi sumpah jabatan, Presiden menegaskan komitmen para pejabat untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab penuh.

Meski reshuffle menjadi hak konstitusional Presiden, sejumlah analis menilai perubahan ini belum mampu memenuhi ekspektasi publik. Lely Arrianie, pakar komunikasi politik, menyatakan bahwa penjagaan posisi bagi tokoh dekat partai, seperti Sugiono yang kini menjabat Menko PMK, menunjukkan kecenderungan mempertahankan loyalitas politik daripada memilih berdasarkan kapabilitas. Ia menekankan bahwa efektivitas kabinet harus ditentukan oleh kualitas profesionalisme, bukan kedekatan dengan kekuasaan.

Kritik juga muncul terkait penambahan jumlah jabatan wakil menteri yang disebut memperbesar struktur birokrasi tanpa peningkatan kinerja. Masuknya Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang dikenal memiliki kaitan dengan era pemerintahan sebelumnya, turut memperkuat spekulasi bahwa keputusan ini lebih dipengaruhi aliansi politik daripada kebutuhan teknis pemerintahan. Menurut Lely, hal ini menunjukkan bahwa perombakan belum sepenuhnya berbasis evaluasi kinerja, melainkan tetap mempertimbangkan pertimbangan kekuasaan internal.

Pada akhirnya, meskipun reshuffle dilakukan secara rutin—dengan enam kali perombakan sebelumnya dalam dua tahun pertama pemerintahan—keberhasilan kabinet dinilai tidak hanya dari frekuensi pergantian, melainkan dari dampak nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Kritik terhadap kabinet yang dianggap belum efisien tetap relevan, terutama ketika pejabat yang dinilai kurang kompeten hanya digeser ke posisi lain tanpa perubahan substansial.