Presiden Brasil Percepat Reformasi Jam Kerja Sebelum Pemilu

Kendari, ıNarasikita - Kongres Brasil telah menyetujui amendemen konstitusi yang mengurangi batas jam kerja maksimal dari 44 menjadi 40 jam per minggu, serta melarang sistem kerja enam hari dalam seminggu—yang saat ini dijalani sekitar 16 juta pekerja. Keputusan ini menjadi kemenangan politik penting bagi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, menjelang pemungutan suara putaran kedua pada 25 Oktober 2026. Kebijakan ini berpotensi mengubah kondisi kerja bagi lebih dari 30 juta pekerja, terutama di sektor ritel, restoran, dan perhotelan yang kerap mengandalkan jam kerja panjang.

Lula menyampaikan dukungannya melalui media sosial, menekankan bahwa perubahan ini bukan hanya soal waktu kerja, tetapi tentang memperbesar ruang hidup bagi pekerja. Ia menegaskan bahwa mengakhiri jadwal 6x1 merupakan bentuk pengakuan atas hak pekerja untuk beristirahat, menghabiskan waktu bersama keluarga, merawat diri, dan menikmati kehidupan di luar pekerjaan. Pernyataan itu menyoroti pergeseran nilai sosial yang menekankan kualitas hidup dibandingkan produktivitas semata.

Perubahan ini mendapat respons positif dari kalangan akademisi, termasuk Marilane Oliveira Teixeira dari Universitas Campinas, yang menyebut sistem 6x1 menghambat kehidupan sosial dan menimbulkan risiko kesehatan seperti kelelahan dan gangguan mental. Ia menyoroti beban ganda yang dialami perempuan pekerja, yang harus menanggung tanggung jawab rumah tangga tanpa kompensasi. Kebijakan ini juga dinilai memiliki dampak politik signifikan, terutama dalam konteks persaingan ketat antara Lula dan Flávio Bolsonaro, yang sebelumnya menolak perubahan tersebut.

Dukungan terhadap amendemen datang dari 76 senator, termasuk Bolsonaro sendiri, yang berubah sikap setelah jajak pendapat menunjukkan lebih dari 70% publik mendukung reformasi—termasuk mayoritas pemilihnya. Meski mendukung, Bolsonaro tetap menyarankan agar upah dikaitkan secara langsung dengan jam kerja aktual dan menyatakan akan meninjau kembali sebagian kebijakan jika terpilih. Proses implementasi akan dilakukan secara bertahap: 60 hari masa transisi, penurunan jam kerja ke 42 jam dalam 14 bulan, baru mencapai 40 jam penuh setelah itu.