Presiden Kolombia Copot Kepala Statistik Usai Bantah Data Pengangguran Curiga

Kendari, ıNarasikita - Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella secara tiba-tiba mencopot Ricardo Valencia dari jabatan kepala Badan Statistik Nasional (DANE) hanya tiga minggu setelah menjabat. Keputusan ini diambil setelah Valencia menyatakan dalam konferensi pers bahwa tidak ditemukan indikasi mencurigakan dalam data pengangguran pada bulan Juli, masa ketika Gustavo Petro masih menjabat sebagai presiden. Pernyataan tersebut menjadi titik kritis dalam pergeseran kebijakan pemerintahan baru yang menekankan kontrol ketat terhadap komunikasi publik dari institusi negara.

Valencia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari pihak kepresidenan tentang ketidakpuasan terhadap kinerjanya. Ia menilai keputusan pemecatan muncul tanpa proses atau alasan formal yang disampaikan secara transparan. Dalam wawancara dengan Blu Radio, ia menyampaikan bahwa hingga saat ditanya, ia belum menemukan ketidaksesuaian dalam indikator pasar tenaga kerja, yang menjadi dasar keputusannya. Pernyataan ini kemudian dikritik sebagai tidak memenuhi standar audit menyeluruh sebelum dikeluarkan ke publik.

Langkah pencopotan ini muncul di tengah perubahan kebijakan baru yang menuntut semua kementerian dan lembaga pemerintah harus mendapatkan izin dari kepresidenan sebelum menyampaikan data atau pernyataan kepada media. Aturan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya pemerintahan De la Espriella untuk memperkuat pengawasan terhadap narasi publik dan menekan ruang gerak lembaga independen. Kritik pun muncul dari serikat pekerja DANE, yang mempertanyakan integritas dan kemandirian lembaga statistik pasca-pemecatan Valencia.

Pencopotan ini menimbulkan kekhawatiran luas terhadap kemerdekaan institusi ilmiah dalam menyampaikan data objektif tanpa tekanan politik. Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini mencerminkan ketegangan antara transparansi data dan kekuasaan politik, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap informasi resmi. Pemerintahan baru kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menunjukkan bahwa kebijakan terhadap lembaga teknis tidak didasarkan pada retorika politik, melainkan pada standar akuntabilitas dan profesionalisme.