Purbaya Selama Satu Tahun Jadi Menkeu: Dari Kontroversi hingga Pergantian

Kendari, ıNarasikita - Purbaya Yudhi Sadewa menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah satu tahun menjabat, sejak dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Jabatannya berakhir pada 14 September 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Selama periode tersebut, kebijakan dan pernyataannya kerap menjadi sorotan, menciptakan dinamika yang menarik di ranah kebijakan fiskal nasional. Perubahan gaya komunikasi dan pendekatan ekonomi yang berbeda dari pendahulunya menciptakan ruang debat yang luas di kalangan publik dan akademisi.

Salah satu poin yang paling menonjol adalah pernyataannya mengenai Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Purbaya menyebut tuntutan tersebut hanya didukung sebagian kecil masyarakat dan diprediksi akan mereda jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8 persen. Pernyataan ini langsung menuai kritik karena dianggap mengabaikan legitimasi gerakan sosial. Ia kemudian meminta maaf dan menyatakan perlu lebih selektif dalam menyampaikan pendapat sebagai pejabat publik. Hal ini menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya komunikasi resmi dalam konteks kebijakan tingkat tinggi.

Kebijakan lain yang mencuat adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke empat bank milik negara (Himbara). Tujuan utamanya adalah meningkatkan likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif. Namun, kebijakan ini sempat dipertanyakan terkait transparansi dan pengawasan, terlebih karena Purbaya secara khusus meminta agar dana tersebut tidak digunakan untuk mendukung korporasi besar. Di sisi lain, keberanian mengambil langkah tegas dalam pengalihan kepemilikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi sorotan, termasuk pengambilalihan 60 persen saham dari konsorsium KAI dan pengelolaan utang sekitar US$4,5 miliar yang telah direstrukturisasi hingga tenor 80 tahun.

Polemik terakhir muncul menjelang pergantian jabatan, ketika Purbaya menyatakan bahwa Danantara akan menyetorkan dana Rp120 triliun kepada negara. Pernyataan ini langsung dibantah oleh pimpinan Danantara, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap kebenaran informasi dan kebijakan keuangan yang dikelola. Ketegangan ini turut memperkuat kekhawatiran investor mengenai konsistensi dan kejelasan arah kebijakan fiskal Indonesia. Meski begitu, masa jabatannya tetap dikenang sebagai periode yang penuh dinamika dan perubahan gaya kepemimpinan dalam sektor keuangan negara.