Sekda Kendari Pimpin Rapat Integrasi OPD untuk Tata Ruang dan Lahan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Kota Kendari secara resmi memimpin rapat koordinasi terkait pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang berfokus pada pengelolaan lahan dan tata ruang. Rapat yang digelar di kantor setda setempat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, menandai langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan regulasi tata guna lahan yang lebih terintegrasi. Tujuan utamanya adalah menghindari tumpang tindih fungsi antarinstansi dan mempercepat proses perizinan serta pengawasan penggunaan lahan.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa OPD baru akan menggabungkan fungsi dari sejumlah dinas dan badan yang sebelumnya berdiri secara terpisah, khususnya yang menangani aspek perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan lahan. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat koordinasi antarunit, serta mempercepat realisasi proyek infrastruktur dan kawasan berkelanjutan. Proses pembentukan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

Sejumlah instansi terkait turut hadir dalam rapat, termasuk dinas lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan badan pertanahan nasional. Mereka menyampaikan masukan teknis untuk menyempurnakan struktur OPD baru, terutama dalam hal tata kelola data dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam kesempatan itu, Sekda menegaskan bahwa pembentukan OPD baru bukan sekadar perubahan struktur, tetapi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Dengan integrasi fungsi, diharapkan terjadi pengurangan konflik penggunaan lahan, peningkatan kualitas perencanaan kota, serta percepatan proses izin yang sebelumnya terkendala oleh kompleksitas administrasi. Proses selanjutnya akan melibatkan kajian teknis dan evaluasi kebutuhan anggaran sebelum diserahkan ke pimpinan daerah untuk persetujuan final.