Stok CBP Capai Rekor, Pemerintah Perkuat Distribusi dan Pengelolaan

Kendari, ıNarasikita - Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencatat rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia, mencapai hampir 5,4 juta ton pada Juli 2026, menandai kemajuan signifikan dalam pengelolaan ketahanan pangan. Angka ini jauh melampaui posisi akhir 2024 yang belum menyentuh 2 juta ton, dan menjadi bukti efektivitas kebijakan penyerapan hasil panen serta peningkatan produksi beras nasional. Peningkatan tersebut didorong oleh hasil panen 2025 yang mencapai 34,69 juta ton, dengan 12 juta ton menjadi stok bawaan ke tahun berikutnya, sehingga Indonesia tidak lagi melakukan impor beras sejak 2025, sesuai pernyataan resmi Presiden Prabowo.

Untuk menjamin penyerapan petani secara merata, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden 2026 yang menugaskan Perum Bulog menyerap minimal 4 juta ton setara beras dari petani. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi penyerapan mencapai 4,1 juta ton, atau 102,88 persen dari target. Upaya ini diperkuat dengan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sebagai insentif bagi petani. Penyerapan yang tinggi turut mendorong kenaikan stok CBP secara bertahap, hingga mencapai puncaknya pada Juli 2026.

Namun, melimpahnya stok menimbulkan tantangan baru, terutama terkait kapasitas gudang dan kualitas beras selama masa penyimpanan. Gudang milik Bulog serta gudang sewa telah terisi penuh, mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penyimpanan. Dalam dua tahun ke depan, direncanakan pembangunan 100 gudang di tahun 2026 dan 100 gudang tambahan pada 2027. Selain itu, sekitar 380 ribu ton beras lama yang mengalami penurunan kualitas dilelang sebagai bahan baku industri tepung beras, dengan harga minimum Rp11.000 per kilogram, sebagai upaya hilirisasi dan pencegahan pemborosan.

Pemanfaatan CBP dilakukan melalui tiga jalur utama: bantuan pangan, stabilisasi harga pasar, dan penanganan bencana. Pada 2026, alokasi bantuan pangan ditingkatkan menjadi 2,6 juta ton untuk 33,24 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4. Bantuan diberikan secara bertahap, termasuk 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan dan dilanjutkan hingga Desember dengan total 30 kilogram per KPM. Realisasi penyaluran tahap dua mencapai 97 persen hingga awal Oktober. Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyerap 828 ribu ton dan ditambah 1 juta ton, sementara lebih dari 1,7 juta kilogram beras disalurkan untuk korban bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, dan Cisarua, Bandung Barat.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan CBP tidak hanya diukur dari volume stok, tetapi juga dari ketepatan distribusi, kualitas beras, dan kemampuan menjangkau masyarakat rentan. Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan cadangan harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, pengawasan ketat, dan penyesuaian strategi penyaluran berdasarkan kondisi aktual, termasuk ancaman El Niño. Dengan demikian, cadangan beras tidak hanya menjadi simbol kemandirian pangan, tetapi juga alat strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.