Syahganda Nainggolan Dilantik Jadi Kepala Bakom Gantikan Qodari

Kendari, ıNarasikita - Pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI digelar secara resmi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat, 2 Oktober 2025. Ia menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Muhammad Qodari, menandai pergeseran strategi komunikasi publik pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam ranah kritis sosial dan politik.

Latar belakang aktivis Syahganda Nainggolan tidak bisa dipandang sepele. Ia pernah menjadi salah satu tokoh kunci dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan sempat ditahan karena kritik tajam terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kasus tersebut, ia divonis hukuman penjara selama 10 bulan dan bebas dari Rumah Tahanan Bareskrim Polri pada Agustus 2021. Pengalaman itu menjadi bagian penting dari narasi perjuangannya dalam menegaskan keberpihakan terhadap keadilan sosial.

Jejak aktivisme Syahganda berakar jauh sejak masa kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada era 1980-an, ketika ia turut serta dalam aksi demonstrasi menentang rezim Orde Baru. Meski sempat dikeluarkan dari kampus, ia melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Dari sana, ia terlibat dalam berbagai gerakan politik, termasuk pendirian organisasi Daulat Rakyat yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Merdeka. Ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR melalui partai tersebut pada Pemilu 2004, dan kembali mencoba di Pemilu 2009 bersama Golkar, meski belum berhasil meraih kursi.

Pada tahun 2010, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Sabang Merauke Circle, lembaga kajian publik yang fokus pada isu-isu kebijakan dan tata kelola negara. Di era Presiden Joko Widodo, ia aktif mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk respons terhadap pandemi dan kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu neoliberal. Pada 25 Januari 2025, ia mendirikan GREAT Institute, lembaga riset yang menyatakan bahwa visi pemerintahan Prabowo sejalan dengan prinsip kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan yang merata. Lembaga ini menilai bahwa arah kebijakan Prabowo berbeda secara mendasar dari pemerintahan sebelumnya.