Target Pajak 2027 Dijaga Lewat Disiplin Eksekusi

Kendari, ıNarasikita - Direktur Jenderal Pajak menegaskan bahwa pencapaian target penerimaan negara tahun 2027 yang ditetapkan sebesar Rp2.593,35 triliun tidak bisa diraih hanya dengan kebijakan baru, melainkan melalui kedisiplinan dalam eksekusi strategi yang telah dirancang. Ia menekankan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tergantung pada konsistensi pelaksanaan, bukan sekadar inovasi kebijakan.

Setiap kantor wilayah dituntut memahami karakteristik wajib pajak di wilayahnya, tingkat kepatuhan, dan potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi lokal. Kepatuhan ini diwujudkan melalui sistem pemantauan berlapis yang terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga kanwil, memastikan setiap level mampu mengidentifikasi dan menangani permasalahan secara tepat waktu.

Pemantauan dilakukan secara digital melalui sistem yang dirancang untuk menjaga konsistensi dan akurasi eksekusi kebijakan. Meski teknologi menjadi penopang utama, Bimo menekankan bahwa keberhasilan sistem tetap bergantung pada integritas dan kesadaran tanggung jawab para pelaksana di lapangan. Tanpa disiplin manusia, potensi penerimaan tidak akan optimal.

Upaya penguatan administrasi perpajakan menjadi prioritas utama, termasuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Ini merupakan respons terhadap pernyataan sebelumnya bahwa tidak ada kebijakan pajak baru, melainkan peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam implementasi.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Peningkatan sekitar 12,2% dari tahun sebelumnya menjadi tantangan tersendiri, namun tetap dianggap realistis dengan pendekatan yang konsisten dan terukur.