Pemerintah Siapkan Pembatasan Subsidi BBM untuk Perkuat Fiskal

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini mempercepat penyusunan kebijakan tepat sasaran dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, terutama jenis Pertalite atau BBM RON 90. Wakil Menteri Keuangan menyatakan langkah tersebut masih dalam tahap persiapan dan akan diterapkan secara bertahap. Tujuannya adalah memastikan subsidi benar-benar menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mengurangi beban fiskal negara.

Kenaikan harga minyak mentah dunia, khususnya indeks harga minyak Indonesia (ICP), berdampak langsung terhadap defisit APBN. Setiap kenaikan US$1 pada ICP diperkirakan menambah tekanan defisit sebesar Rp6,8 triliun. Oleh sebab itu, pengendalian konsumsi energi bersubsidi—termasuk listrik dan gas—dilakukan sebagai bagian dari strategi penstabilan anggaran.

Realisasi belanja subsidi dan kompensasi pemerintah hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp331,4 triliun, meningkat signifikan 52,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Rinciannya, subsidi mencapai Rp177,1 triliun dan kompensasi sebesar Rp154,1 triliun. Kenaikan ini menjadi salah satu alasan utama diperlukannya reformasi penyaluran subsidi BBM.

Pemerintah berencana mulai membatasi pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat ekonomi atas, khususnya yang masuk dalam desil 10 sebagai sasaran awal. Langkah ini akan diterapkan secara bertahap dan tidak langsung menyasar seluruh kelompok desil 9–10. Tujuannya adalah menekan konsumsi berlebihan di kalangan yang tidak sepenuhnya membutuhkan subsidi.

Di sisi lain, Menteri ESDM menekankan pentingnya penggunaan Pertalite secara bijak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tinggi yang mampu menggunakan BBM non-subsidi. Ia mengimbau agar mereka menyadari bahwa penggunaan subsidi secara tidak proporsional mengorbankan akses masyarakat yang lebih membutuhkan. Sementara itu, data BPH Migas menunjukkan realisasi penyaluran Pertalite hingga 30 Juni 2026 telah mencapai 13,96 juta kiloliter, atau 47,68% dari total kuota APBN sebesar 29,27 juta kl, menunjukkan tekanan penyaluran yang terus meningkat.