Minggu, 25 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

10 Tahun Setelah Kudeta Gagal, Erdogan Kokohkan Kuasa dengan Reformasi Radikal

Peringatan 10 tahun kudeta gagal pada 15 Juli 2026 menegaskan transformasi politik Turki menuju sistem presidensial yang terpusat, diiringi pembersihan besar-besaran terhadap kritikus dan oposisi.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Senin, 31 Agustus 2026, 21.04 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 8x dibuka
10 Tahun Setelah Kudeta Gagal, Erdogan Kokohkan Kuasa dengan Reformasi Radikal📷 Tempo

Kendari, ıNarasikita - Pada 15 Juli 2026, Turki memperingati momen kritis yang menandai kegagalan upaya kudeta militer terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Malam itu, tank-tank muncul di jalanan Istanbul dan Ankara, pesawat tempur terbang rendah di atas kota, serta gedung parlemen diserang. Jembatan Bosphorus, simbol utama kota, sempat diblokir oleh pasukan bersenjata. Aksi tersebut berlangsung selama beberapa jam, namun gagal menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Erdogan. Peristiwa ini menewaskan 270 orang dan melukai lebih dari 2.000 lainnya, mencatatkan trauma kolektif bagi bangsa Turki.

Dalam situasi kritis, Erdogan melakukan siaran langsung kepada publik melalui media, mengajak warga untuk turun ke jalan demi membela negara dan konstitusi. Tindakan tersebut menjadi titik balik dalam dinamika kekuasaan, yang kemudian memperkuat posisinya sebagai pemimpin dengan otoritas eksekutif yang luas. Setelah kudeta runtuh pada 16 Juli 2016, pemerintah segera memulai operasi pembersihan besar-besaran terhadap para tokoh yang diduga terkait jaringan Fethullah Gülen, yang sebelumnya pernah menjadi mitra politik namun kemudian dituduh sebagai dalang kudeta.

Pemerintah Turki menegaskan bahwa kudeta adalah hasil dari persiapan panjang oleh FETÖ, yang dipercepat pasca-pemilu 1 November 2015. Sejak saat itu, lebih dari 100 ribu pegawai negeri, jurnalis, aktivis, dan perwira militer diberhentikan atau ditangkap. Pembebasan hak-hak sipil, termasuk kebebasan pers dan kebebasan berkumpul, mengalami pembatasan signifikan. Undang-undang keamanan nasional diperluas, memungkinkan penahanan tanpa pengadilan dan pengawasan ketat terhadap media independen serta tokoh oposisi, terutama dari kalangan pro-Kurdi.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan tindakan tersebut sebagai langkah strategis untuk menghancurkan jaringan rahasia yang berpotensi mengancam stabilitas negara. Hari 15 Juli kini diperingati sebagai Hari Libur Nasional, sementara Jembatan Bosphorus diberi nama baru: Jembatan Martir 15 Juli, sebagai penghormatan bagi korban jiwa. Bagi pendukung Erdogan, ini adalah kemenangan rakyat atas usaha militer yang ilegal. Namun bagi kritikus, peristiwa tersebut menjadi simbol transisi dari sistem demokrasi sekuler menuju pemerintahan otoriter yang terpusat dan berbasis Islamis-nasionalis.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya