130 Juta Pemilih Dihapus, Aksi Massal Didorong di Delhi

Kendari, ıNarasikita - Puluhan ribu warga memadati jalanan ibu kota India pada akhir pekan ini, menuntut transparansi dalam daftar pemilih setelah muncul laporan bahwa 130 juta nama telah dihapus dari sistem pemilu. Aksi tersebut dipimpin oleh gerakan politik muda yang tak terdaftar resmi, yang menuduh adanya manipulasi sistem oleh otoritas pemilu. Dalam aksi itu, sebanyak 7.000 orang sempat ditahan oleh aparat keamanan, namun dibiarkan pulang dalam waktu singkat, sebelum pengadilan menentukan nasib para pemimpin utama gerakan tersebut.

Gerakan ini lahir dari kritik publik terhadap pernyataan Ketua Mahkamah Agung India yang menyamakan sebagian pemuda pengangguran dengan "kecoak", yang kemudian memicu kemarahan generasi muda. Pemimpin gerakan, Abhijeet Dipke, bersama dua rekannya, Saurav Das dan Ashutosh Ranka, ditangkap saat tiba di Delhi untuk memimpin demonstrasi. Meski polisi menolak izin unjuk rasa dan menerapkan pembatasan ketat, ribuan massa tetap bergerak menuju lokasi protes, menghadapi penjagaan ketat dan barikade yang dipasang di sejumlah titik strategis.

Pengadilan ibu kota akhirnya memerintahkan pembebasan tiga tokoh utama gerakan tersebut dengan syarat mereka tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum selama satu tahun. Pengacara gerakan, Ratna Singh, mengonfirmasi keputusan itu melalui media sosial, namun tidak menjelaskan secara rinci arti dari syarat tersebut. Keputusan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat dan hak politik dalam konteks pemilu mendatang.

Gerakan ini, yang menolak pengakuan resmi sebagai partai politik, fokus pada reformasi sistem pemilu dan menuntut pengunduran diri Kepala Komisioner Pemilihan Umum, Gyanesh Kumar, atas dugaan manipulasi daftar pemilih. Pihak Komisi Pemilihan Umum telah membantah tudingan tersebut. Meski belum terdaftar secara hukum, gerakan ini berhasil menggerakkan massa besar dan menjadi sorotan utama dalam dinamika politik menjelang pemilihan umum tingkat negara bagian yang dianggap menentukan.