20.000 Aparat Siaga Hadapi Unjuk Rasa Besar di New Delhi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah India mempersiapkan penjagaan ketat di ibu kota menjelang gelombang protes yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, dengan lebih dari 20.000 personel kepolisian dan pasukan paramiliter dikerahkan untuk mengantisipasi kerusuhan. Aksi massa ini dipicu oleh kebijakan revisi intensif daftar pemilih yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (ECI), yang menyebabkan ketegangan politik mendalam di antara partai oposisi dan pemerintah.

Revisi khusus yang dikenal sebagai Special Intensive Revision diklaim ECI sebagai upaya membersihkan data pemilih ganda dan yang tidak memenuhi syarat. Namun, kritikus menyatakan kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan hak pilih warga secara sistematis, terutama yang berpotensi mendukung oposisi, dengan dugaan kepentingan politik mendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Pemimpin oposisi, Rahul Gandhi, bersama sejumlah tokoh politik lainnya, dijadwalkan bertemu dengan Presiden India, Droupadi Murmu, untuk menyampaikan keberatan terhadap kepemimpinan Gyanesh Kumar sebagai Ketua ECI. Gandhi, yang sebelumnya sempat ditahan selama beberapa hari saat mengikuti aksi protes pekan ini, menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kebebasan demokrasi.

Pihak kepolisian telah memasang barikade kuning di sejumlah akses utama menuju Jantar Mantar, lokasi yang ditetapkan sebagai pusat aksi. Meski demikian, otoritas tidak mengeluarkan izin untuk demonstrasi di lokasi tersebut. Sejumlah kelompok aktivis, termasuk Cockroach Janta Party (CJP), tetap mengumumkan rencana pawai massa meski menghadapi pembatasan. CJP, gerakan politik satir yang muncul secara daring pada Mei, sebelumnya sukses menekan mundurnya menteri pendidikan India lewat aksi kampanye daring.

Aktivis CJP, Saurav Das, menuding aparat keamanan melakukan represi terhadap pendukung kelompoknya, termasuk penahanan terhadap sukarelawan. Ia menyebut kepolisian Delhi bertindak seperti milisi pribadi BJP. Sementara itu, ECI menegaskan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih berjalan sesuai aturan dan menolak tuduhan pelanggaran. Perselisihan ini kini menjadi pusat konflik politik yang menyoroti risiko pengaburan hak konstitusional warga dalam proses demokrasi.