BI Tahan Suku Bunga, Dorong Masuknya Modal Asing

Kendari, ıNarasikita - Bank Indonesia memilih tidak menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2026, meski Federal Reserve Amerika Serikat memutuskan menaikkan suku bunga. Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan keputusan ini didasarkan pada pertimbangan menyeluruh terhadap dampak kebijakan moneter secara keseluruhan, bukan hanya terhadap nilai tukar rupiah. Ia menekankan bahwa kenaikan suku bunga sebelumnya pada Mei-Juni 2026 sudah cukup efektif dalam menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar mata uang domestik.

Sebagai antisipasi terhadap tekanan dari kebijakan The Fed, BI telah melakukan penyesuaian kebijakan lebih awal. Dengan pendekatan forward looking, bank sentral telah memperkuat posisi kebijakan sejak awal tahun. Destry menegaskan bahwa langkah tersebut memungkinkan BI untuk tetap fleksibel dalam merespons dinamika global tanpa harus menaikkan suku bunga lebih lanjut. Fokus kini dialihkan pada kebijakan insentif yang mendorong masuknya dana asing secara langsung ke pasar keuangan dalam negeri.

Salah satu instrumen utama yang diterapkan adalah insentif biaya hedging. Pada bulan September 2026, BI meningkatkan insentif hingga 30% untuk transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan 25% untuk transaksi swap. Tujuannya adalah mendorong investor asing melakukan konversi mata uang asing ke rupiah dengan menutup risiko eksposur melalui instrumen hedging. Dengan mekanisme ini, investor yang menjual dolar di pasar spot akan menambah pasokan valuta asing di pasar domestik, sehingga mendukung stabilitas nilai tukar.

Hasilnya, pada periode tersebut tercatat aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar US$8 miliar. Selain itu, terjadi juga "durian runtuh" sebesar 200 juta yen, menunjukkan tingginya minat pasar terhadap instrumen keuangan Indonesia. Rupiah pun menguat ke level psikologis Rp17.500-an pada akhir September, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi makro.

Selain insentif hedging, BI juga menerapkan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memberikan insentif pengurangan giro wajib minimum hingga 2% bagi bank yang tidak menempatkan dana besar pada surat berharga dan tetap fokus menyalurkan kredit ke sektor riil. Kebijakan ini bertujuan memperkuat aliran dana ke ekonomi produktif sekaligus menjaga likuiditas perbankan tanpa menimbulkan risiko sistemik.