Sabtu, 19 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

26 Tewas dalam Bentrokan Berdarah di Perbatasan Abyei

Pertempuran antarkomunitas di Abyei menewaskan 26 orang dan melukai 82 lainnya, memperburuk krisis keamanan di wilayah sengketa yang kaya minyak.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Sabtu, 19 September 2026, 07.34 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 4x dibuka
26 Tewas dalam Bentrokan Berdarah di Perbatasan Abyei📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Sebuah konflik kekerasan mematikan melanda wilayah Abyei, yang menjadi titik perbatasan antara Sudan Selatan dan Sudan, menewaskan 26 warga dan melukai 82 lainnya dalam rentang beberapa hari terakhir. Kekerasan tersebut meletus setelah insiden pembunuhan beruntun terhadap dua tokoh dari komunitas berbeda—seorang pria suku Ngok Dinka pada Senin dan seorang warga suku Misseriya pada Selasa—yang memicu eskalasi cepat antara kedua kelompok etnis yang telah lama berseteru.

Wilayah Abyei, yang masih menjadi sengketa sejak kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011, kerap menjadi lokasi konflik akibat persaingan sumber daya alam, terutama lahan penggembalaan dan akses air. Suku Misseriya, yang berasal dari etnis Arab dan biasanya bermigrasi ke wilayah selatan selama musim kemarau, sering bersinggungan dengan suku Ngok Dinka, penduduk asli yang tinggal secara menetap di daerah tersebut. Ketegangan ini telah mengakibatkan serangkaian bentrokan sebelumnya, namun kali ini menimbulkan korban terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (UNISFA), yang bertugas menjaga stabilitas di wilayah strategis ini, langsung memperkuat posisi operasionalnya. Letnan Jenderal Ganesh Kumar Shreshta, pemimpin misi UNISFA, menyatakan bahwa pihaknya telah berdialog intensif dengan pemimpin komunitas dari kedua belah pihak. Ia menekankan pentingnya kembali pada proses dialog damai dan menegaskan komitmen untuk mencegah hilangnya nyawa lebih lanjut.

Dalam pernyataan resmi, Shreshta menegaskan bahwa pasukan UNISFA sedang mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi warga sipil dan mencegah balas dendam. Pasukan yang terdiri dari 3.000 personel militer dan polisi ini memiliki tugas utama melindungi penduduk serta menjaga stabilitas di wilayah yang dikelola bersama oleh dua negara. Krisis ini menjadi ancaman serius terhadap upaya perdamaian yang telah terjalin sejak perjanjian damai 2018 dan mengancam pelaksanaan pemilu pertama Sudan Selatan sejak merdeka, yang dijadwalkan digelar bulan Desember mendatang.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya