AS dan Junta Myanmar Sambung Komunikasi di Tokyo

Kendari, ıNarasikita - Pertemuan antara perwakilan Amerika Serikat dan pemerintahan militer Myanmar digelar di Tokyo pekan lalu, menjadi pertemuan kedua dalam jangka waktu singkat. Kedua belah pihak memperbarui dialog yang sempat terhenti sejak kudeta 2021, dengan fokus utama pada penutupan jaringan penipuan daring yang merugikan warga AS secara massal. Meski detail agenda belum diungkap secara resmi, sumber yang mengetahui pembicaraan menyebut pertemuan ini sebagai bentuk komitmen untuk menjaga jalur komunikasi yang terus terbuka.

Delegasi AS dipimpin oleh Michael Vance, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Intelijen dan Riset, yang kembali bertemu dengan pejabat tinggi junta Myanmar. Lebih dari dua belas pejabat AS turut hadir, sementara representasi dari pihak Myanmar belum dipastikan. Pertemuan ini dilangsungkan setelah pertemuan sebelumnya di Naypyitaw, yang membuka ruang bagi pembahasan lebih luas, termasuk isu keamanan siber dan potensi kerja sama di sektor pertambangan.

Salah satu agenda krusial adalah upaya menekan pusat-pusat penipuan daring yang beroperasi di wilayah yang dikuasai militer atau kelompok bersenjata. Menurut sumber internal, sejumlah kejahatan digital, termasuk penipuan berbasis asmara, telah menimbulkan kerugian miliaran dolar bagi warga AS. Namun, tantangan besar muncul karena sebagian hasil kejahatan diduga mengalir ke kas militer, menimbulkan keraguan atas keseriusan pemerintah junta dalam memberantasnya.

Di samping isu kejahatan siber, AS juga menyampaikan minat untuk mendapatkan akses ke cadangan mineral tanah jarang berat yang melimpah di Myanmar. Bahan baku ini penting bagi produksi teknologi tinggi seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan. Namun, kendala utama muncul dari lokasi cadangan yang berada di wilayah yang dikuasai kelompok etnis bersenjata, serta potensi oposisi dari China, sebagai pembeli utama mineral tersebut.

Pencabutan sanksi terhadap putri seorang pengusaha Myanmar yang dituduh mendukung militer menunjukkan pergeseran kebijakan Washington. Meski Min Aung Hlaing tetap berada di bawah sanksi AS karena pelanggaran HAM dan genosida terhadap Rohingya, upaya diplomasi terus dilanjutkan. Jepang, sebagai tuan rumah, menyatakan telah berkoordinasi dengan kedua pihak tanpa memberikan komentar lebih lanjut, sementara kunjungan pejabat Jepang ke Naypyitaw menunjukkan adanya upaya perlahan untuk normalisasi hubungan.