AS Mundur dari Sidang PBB Saat Iran Tuduh AS dan Israel Lakukan Kekejaman

Kendari, ıNarasikita - Dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (23/9), seorang pejabat dari delegasi Amerika Serikat secara tegas meninggalkan ruangan saat Presiden Iran Masoud Pezeshkian memulai pidatonya. Tindakan itu terjadi seketika saat Pezeshkian menyebutkan kejadian yang menimpa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan bersama AS dan Israel pada 28 Februari. Pejabat AS yang berada di bangku perwakilan langsung berdiri, mengambil tas, menyusun kacamata, lalu pergi tanpa menyampaikan komentar, meninggalkan bangku kosong selama seluruh pidato berlangsung.

Pezeshkian tetap melanjutkan pidatonya tanpa hambatan, dengan fokus pada tragedi yang menimpa rakyat Iran. Ia menegaskan bahwa Iran adalah korban dari terorisme yang dilakukan secara sistematis oleh negara-negara Barat, khususnya AS dan Israel. Ia menampilkan foto mendiang Khamenei serta korban lainnya, termasuk anak perempuan, menantu, dan cucu sang pemimpin, yang tewas dalam serangan itu. Ia juga menyebut sejumlah tokoh militer dan ilmuwan nuklir Iran yang gugur akibat operasi tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, Pezeshkian mengungkapkan kekejaman serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk sekolah yang dibom hingga menewaskan anak-anak tak berdosa. Ia menampilkan gambar korban anak-anak yang tewas akibat serangan tersebut, menekankan bahwa tindakan itu melanggar hukum humaniter dan nilai kemanusiaan. Serangan pada akhir Februari lalu, menurutnya, telah memicu konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah dan berdampak pada penutupan Selat Hormuz, yang menyebabkan lonjakan harga minyak global.

Iran, lanjut Pezeshkian, membalas serangan dengan menyerang sejumlah pangkalan militer dan aset militer AS di negara-negara tetangga. Ia menyebut bahwa meski telah terjalin kesepakatan gencatan senjata dan nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran, Washington dinilai kerap melanggar komitmen tersebut. Pidato itu menjadi bentuk peringatan keras terhadap kebijakan luar negeri AS yang dianggap merusak stabilitas regional dan menimbulkan korban sipil yang tak terhitung.