Pajak Warga Jabar Dorong Pendidikan Gratis untuk Jutaan Siswa

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan pendidikan yang menjangkau hampir satu juta siswa didukung sepenuhnya oleh penerimaan pajak dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk menopang berbagai aspek pendidikan, termasuk pembayaran listrik dan air di sekolah, pembangunan ruang kelas, serta penambahan fasilitas pendidikan lainnya. Selain itu, program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) juga memberikan akses pendidikan bagi 31.663 siswa SMA dan SMK swasta yang tidak diterima melalui sistem penerimaan murid baru di sekolah negeri.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa pendidikan gratis di wilayah tersebut bukan berasal dari dana pemerintah semata, melainkan hasil dari kontribusi warga melalui pembayaran pajak. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan oleh masyarakat turut membentuk kualitas pendidikan bagi generasi mendatang. Program ini, menurutnya, merupakan bentuk keadilan sosial yang diwujudkan melalui sistem fiskal yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan alokasi dana sebesar Rp73 miliar untuk mendukung pendidikan, dengan rincian pembayaran SPP sebesar Rp150.000 per bulan untuk siswa SMA dan Rp175.000 untuk siswa SMK. Selain itu, biaya uang pangkal sekolah swasta sebesar Rp1,5 juta per tahun per siswa juga ditanggung dari APBD. Untuk siswa dari keluarga kurang mampu, disediakan bantuan seragam, tas, sepatu, dan buku senilai Rp1,8 juta per anak per tahun, menjangkau 38.887 peserta.

Dana sebesar Rp70 miliar juga dialokasikan untuk mencegah putus sekolah, khususnya bagi 117.457 siswa yang menerima bantuan iuran bulanan senilai Rp600.000 per tahun. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan pendidikan di tengah tekanan ekonomi. Gubernur mengajak seluruh warga untuk terus mendukung pembangunan daerah dengan taat membayar pajak, karena setiap kontribusi berdampak langsung pada kualitas hidup dan masa depan generasi muda.