Minggu, 25 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Bali Terapkan WFH Tiga Hari untuk Dukung Distribusi BBM

Pemprov Bali mewajibkan WFH selama tiga hari untuk memperlancar distribusi BBM, dengan pengecualian pelayanan publik dan kritis.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 14 Oktober 2026, 17.33 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 151x dibuka
Bali Terapkan WFH Tiga Hari untuk Dukung Distribusi BBM📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi Bali resmi menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Oktober 2026, sebagai respons terhadap tekanan pada distribusi bahan bakar minyak (BBM). Keputusan ini diambil untuk mendukung operasional PT Pertamina dalam menjaga kelancaran pasokan dan distribusi energi di seluruh wilayah Bali. Kebijakan ini diatur dalam surat resmi Pemprov Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2026.

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah daerah, kabupaten dan kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, serta satuan pendidikan negeri dan swasta di seluruh Bali. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa seluruh instansi diminta menerapkan WFH untuk seluruh pegawainya selama periode tersebut, guna mengurangi aktivitas transportasi yang dapat mengganggu distribusi BBM secara optimal.

Namun, sejumlah unit kerja tetap diwajibkan beroperasi secara langsung di kantor. Ini mencakup pelayanan publik yang bersifat mendesak, layanan kedaruratan, serta keamanan dan ketertiban umum. Pemerintah menekankan bahwa kelancaran pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, meski sistem kerja diubah. Seluruh instansi diminta tetap menjaga kinerja dan produktivitas selama masa WFH.

Pada periode yang sama, seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, juga diminta melaksanakan pembelajaran secara daring. Proses pembelajaran, termasuk perkuliahan dan kegiatan sekolah, tetap harus berjalan sesuai standar efektivitas yang ditetapkan masing-masing lembaga. Pemprov menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya koordinasi menyeluruh untuk memastikan kelancaran distribusi BBM tanpa mengorbankan kinerja pemerintahan dan pendidikan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya