Sabtu, 24 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Batam-Karimun-Bintan Dijadikan Lumbung Pusat Data Nasional

Pemerintah berupaya menjadikan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai pusat data nasional dengan dukungan listrik hingga 20 gigawatt dan energi terbarukan.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 20 Oktober 2026, 12.20 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 62x dibuka
Batam-Karimun-Bintan Dijadikan Lumbung Pusat Data Nasional📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan menetapkan wilayah Batam, Karimun, dan Bintan sebagai lokasi strategis pengembangan pusat data nasional. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital regional, khususnya sebagai alternatif jaringan data yang stabil dan berkelanjutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa proyeksi kebutuhan listrik tambahan mencapai 20 gigawatt, setara dengan 20 ribu megawatt, yang setara dengan sekitar 20 persen dari kapasitas listrik nasional saat ini. Angka ini menunjukkan skalabilitas besar yang dibutuhkan untuk mendukung infrastruktur digital masa depan.

Kebutuhan listrik tersebut bukan dari operasional pusat data saat ini, melainkan sebagai respons terhadap lonjakan permintaan akibat pertumbuhan teknologi kecerdasan buatan. Dalam acara Bali Tech Week 2026, Menteri menyampaikan bahwa perluasan kapasitas listrik harus sejalan dengan ketersediaan energi bersih dan infrastruktur pendukung seperti jaringan serat optik serta pasokan air. Kondisi geografis dan ekologis ketiga kawasan tersebut dinilai sangat mendukung, dengan kepadatan penduduk rendah dan potensi energi terbarukan yang besar, termasuk pembangkit listrik tenaga surya terapung.

Sejumlah langkah konkret telah dilakukan sejak awal tahun ini. PLN Batam bersama PT Digitalland Service One telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan kapasitas 511 megavolt ampere atau setara 450 megawatt. Di sisi lain, BP Batam dan PLN Batam menyetujui kerja sama pembangunan PLTS terapung sebesar 200 megawatt-peak. Kedua proyek ini menjadi fondasi awal dalam mewujudkan kawasan pusat data yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemerintah juga menyusun kebijakan khusus untuk menjamin distribusi energi yang tepat sasaran, termasuk meminta peta rencana lokasi dari calon investor. Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dan daerah agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi bagian dari proses pengembangan. Dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah optimistis bisa menarik investasi global sambil memperkuat ekonomi daerah dan mempercepat transisi energi nasional.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya