BRICS Perkuat Sistem Pembayaran Lintas Negara

Kendari, ıNarasikita - Komitmen BRICS untuk memperkuat integrasi ekonomi melalui sistem pembayaran lintas negara kembali mendapat momentum menyusul pertemuan puncak di New Delhi. Fokus utama kini adalah menyederhanakan transaksi bilateral dengan memanfaatkan mata uang lokal, menghubungkan jaringan pembayaran cepat, serta mengeksplorasi penggunaan mata uang digital bank sentral. Tujuan utamanya bukan menantang sistem global yang ada, melainkan meningkatkan efisiensi dan menekan biaya transaksi antaranggota.

Pembahasan ini muncul sebagai respons terhadap ketergantungan berkepanjangan pada dolar AS dalam perdagangan internasional. Sejumlah negara anggota, termasuk India, menekankan pentingnya memperluas pemanfaatan mata uang nasional dalam transaksi lintas batas. India, dengan keberadaan Unified Payments Interface (UPI) dan RuPay, menjadi salah satu pemimpin dalam inisiatif digitalisasi pembayaran yang bisa diintegrasikan ke dalam kerangka BRICS.

Gubernur Reserve Bank of India, Sanjay Malhotra, menyatakan bahwa diskusi tentang koneksi sistem pembayaran cepat dan CBDC sedang aktif dilakukan. Menurutnya, pengembangan infrastruktur pembayaran lintas batas memberi peluang besar untuk memangkas biaya dan mempercepat aliran dana antarnegara. Ia menekankan bahwa inisiatif ini tidak dimaksudkan sebagai alat politik, melainkan sebagai upaya teknis untuk memperkuat kerja sama ekonomi.

Negara-negara BRICS memiliki infrastruktur pembayaran yang sudah mapan, seperti CIPS di Tiongkok, SPFS dan jaringan Mir di Rusia, serta Pix di Brasil. BRICS Pay, yang dikelola oleh Dewan Bisnis BRICS, juga telah melakukan eksplorasi awal terkait integrasi kanal pembayaran antaranggota. Keterlibatan berbagai sistem ini menunjukkan kesiapan teknis untuk mewujudkan mekanisme pembayaran yang lebih terintegrasi dan efisien.

Tujuan akhir dari inisiatif ini adalah menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih cepat, murah, dan mandiri, tanpa menggantikan sistem global yang ada. Fokus tetap pada pengurangan ketergantungan pada mata uang asing dan bank koresponden, sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi di antara anggota.