CIMB Niaga Evaluasi Opsi Delisting Hadapi Ketentuan Free Float

Kendari, ıNarasikita - PT Bank CIMB Niaga Tbk. tengah melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai opsi strategis guna memenuhi ketentuan free float minimal 15% yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Presiden Direktur Lani Darmawan menyatakan bahwa pihaknya saat ini dalam proses evaluasi terhadap beberapa skenario, termasuk penempatan saham kepada investor strategis dan privatisasi, seiring dengan komitmen untuk tetap menjalankan kewajiban regulasi.

Kondisi free float saat ini mencapai sekitar 8,5%, berdasarkan penggabungan saham masyarakat non warkat dan warkat. Pihak bank menekankan bahwa setiap langkah yang dipertimbangkan selalu melibatkan konsultasi langsung dengan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan operasional.

Informasi mengenai kemungkinan delisting muncul setelah CIMB Group Holdings Bhd, induk perusahaan, menunjukkan minat untuk meninjau ulang posisi saham CIMB Niaga di pasar Indonesia. Menurut catatan riset dari CIMB Investment Bank Bhd, keputusan ini didorong oleh persepsi bahwa saham CIMB Niaga dinilai masih terlalu rendah di pasar saat ini. Namun, grup tetap optimistis terhadap prospek jangka panjang bisnis di Indonesia, terutama di sektor wealth management, perbankan korporasi, perbankan syariah, dan konektivitas ASEAN.

Tiga opsi utama sedang dipertimbangkan: penempatan saham kepada investor strategis dengan valuasi yang layak, re-IPO, serta privatisasi sebagai langkah yang dianggap paling strategis dan realistis saat ini. Dalam skema privatisasi, dipertimbangkan juga mekanisme yang memungkinkan pemegang saham minoritas tetap mempertahankan kepemilikan saham mereka, sebagaimana diterapkan pada entitas CIMB Thai dan CIMB Bank Malaysia. Pemeliharaan aliran dividen ke induk grup menjadi prioritas utama dalam setiap pertimbangan strategis.

Pergerakan pasar menunjukkan reaksi positif terhadap isu tersebut. Saham BNGA melonjak 11,29% menjadi 1.730 pada sesi II perdagangan Rabu (21/10/2026), menandakan respons pasar terhadap ekspektasi perubahan struktur kepemilikan.