OJK Dorong Aktivitas Rekening Rp50 Ribu Agar Tak Jadi Dormant

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun strategi sistemik untuk menghindari kondisi rekening pasif atau dormant dalam program Satu Orang Satu Rekening dengan setoran awal Rp50.000. Langkah ini diprioritaskan guna mencegah penyalahgunaan rekening oleh oknum yang memanfaatkan akun yang tidak terawat untuk aktivitas ilegal, seperti pinjaman online tanpa izin dan perjudian daring. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus memperkuat inklusi keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan terhadap pemilik rekening, terutama kalangan pelajar. Ia menyoroti bahwa sekitar 88% pelajar di Tanah Air telah memiliki rekening tabungan, namun tantangan utama kini adalah menjaga agar rekening tersebut tetap aktif digunakan. Untuk itu, OJK memperluas program Simpanan Pelajar (SimPel) dengan pendekatan edukatif yang disesuaikan dengan tahap perkembangan usia nasabah.

Transisi dari SimPel ke Simpanan Pemuda (SiMuda) menjadi salah satu pilar utama dalam program ini. Friderica menjelaskan bahwa SiMuda dirancang sebagai jembatan untuk membentuk kebiasaan keuangan sejak dini, termasuk menabung untuk investasi reksa dana atau persiapan pembelian aset seperti properti. Tujuannya adalah agar tabungan mampu mendampingi generasi muda sejak masa sekolah hingga memasuki usia dewasa tanpa terabaikan.

Program ini didukung anggaran sebesar Rp1,28 triliun dari pemerintah, yang menanggung setoran awal Rp50.000 untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Target penerima adalah sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun dari desil 1 hingga 4. Pendataan dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan bank syariah berdasarkan integrasi data kependudukan, kesejahteraan sosial, dan informasi dari BPS serta LPS. Dengan skema ini, akses ke layanan keuangan diperluas tanpa beban finansial awal.

Dalam konteks yang lebih luas, program ini diharapkan mampu menaikkan tingkat inklusi keuangan nasional dari 93% menjadi mendekati 99%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan respons terhadap arahan Presiden untuk memperkuat akses keuangan yang inklusif. Dengan rekening aktif dan terkelola dengan baik, masyarakat tidak hanya terlindungi dari risiko kejahatan keuangan, tetapi juga terbuka peluang untuk berkembang secara ekonomi jangka panjang.