Prancis Kerahkan 70 Ribu Personel Amankan Aksi Protes Nasional

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Prancis mengonfirmasi akan mengerahkan sekitar 70 ribu personel keamanan untuk mengamankan aksi protes skala nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10) waktu setempat. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez dalam konferensi pers di Paris, menjelang gelombang demonstrasi yang diprediksi menyebar di seluruh wilayah negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap eskalasi kerusuhan yang terjadi dalam dua pekan terakhir, termasuk aksi penjarahan dan pembakaran fasilitas umum.

Di kota Orleans, otoritas memperkirakan jumlah peserta mencapai 20 hingga 30 ribu orang, namun unjuk rasa dilarang digelar di kawasan pusat kota. Di Lyon, aksi protes juga dibatasi secara geografis, sementara di Paris, pengunjuk rasa hanya diizinkan berjalan di rute terbatas antara alun-alun Bastille dan Nation di bagian timur ibu kota. Pembatasan ini ditujukan untuk mencegah keributan dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas publik.

Langkah penjagaan ketat tersebut menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia. Amnesty International menyebut kebijakan tersebut sebagai tanda kemerosotan menuju praktik otoriter, menilai bahwa pembatasan kebebasan berdemonstrasi justru berpotensi memperburuk ketegangan. Eva Cosse, peneliti senior di Human Rights Watch, menegaskan bahwa dalam negara hukum, tugas polisi adalah menjamin keamanan aksi damai, bukan menghambat kebebasan berpendapat.

Aksi protes ini bermula dari unjuk rasa pelajar yang menuntut perbaikan sistem pendidikan, namun dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah karena meluasnya kemarahan terhadap kenaikan biaya hidup. Meski Presiden Emmanuel Macron sempat bertemu perwakilan pelajar pada Jumat (23/10), mereka keluar dari pertemuan dengan menekankan perlunya aksi terus berlanjut hingga pemerintah mengeluarkan kebijakan konkret. Sebanyak 217 orang telah ditangkap sejak aksi pekan lalu, dengan separuhnya diduga terlibat dalam tindak kejahatan seperti penjarahan.

Macron menyalahkan kelompok sayap kiri ekstrem atas kericuhan yang terjadi, menyatakan bahwa mereka berupaya menjatuhkan sistem republik Prancis. Namun, pihak-pihak yang terlibat dalam aksi menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk protes rakyat yang sah, bukan upaya penggulingan pemerintah.