Jumat, 18 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Danantara Dinilai Pemicu Transformasi BUMN Berkelanjutan

Pakar internasional mengapresiasi langkah strategis pemerintah melalui Danantara dalam menyederhanakan struktur BUMN dan memperkuat peran aset negara untuk pembangunan nasional.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 18 September 2026, 19.32 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
Danantara Dinilai Pemicu Transformasi BUMN Berkelanjutan📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Transformasi besar di sektor BUMN kembali mendapat sorotan dari pakar global, yang menilai langkah pembentukan Danantara Indonesia sebagai langkah tegas dan strategis. Profesor Hubungan Internasional dari Webster University, Rovshan Ibrahimov, menekankan pentingnya tindakan tegas dalam mereformasi struktur BUMN yang telah berakar selama puluhan tahun. Ia menilai bahwa perubahan sistemik hanya bisa terjadi jika didukung kebijakan yang berani dan terarah, bukan sekadar penyederhanaan administratif.

Hasil pemetaan terbaru menunjukkan jumlah entitas BUMN mencapai 1.074, jauh melampaui perkiraan awal yang diperkirakan hanya sekitar 300 hingga 400 unit. Dalam kurun waktu hingga Agustus 2026, Danantara telah berhasil menghapus 290 entitas melalui proses merger, likuidasi, dan divestasi. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Ibrahimov, Danantara bukan sekadar lembaga pengelola aset, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendorong prioritas strategis negara. Di antaranya adalah hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri dalam negeri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, aset negara diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan dan ketahanan ekonomi bangsa.

Namun, pakar tersebut juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kewenangan Danantara. Dengan kekuasaan yang luas, lembaga ini harus menjalankan tugasnya dengan pertanggungjawaban tinggi, khususnya terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kehadiran mekanisme pengawasan yang kuat menjadi kunci agar transformasi BUMN tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan distorsi kebijakan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya