Prabowo Dorong Pengembangan Bensin E50 Usai B50 Berlaku

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto secara resmi memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempersiapkan penerapan bahan bakar minyak berbasis bioetanol sebesar 50 persen, atau E50, dalam konsumsi bensin nasional. Instruksi ini disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/9). Langkah ini menjadi kelanjutan dari kebijakan B50 yang telah berlaku secara nasional sejak 1 Juli 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah menilai pengalaman implementasi B50 pada solar sebagai acuan utama. Dengan konsumsi solar mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, dan bensin mencapai angka serupa—39 hingga 40 juta kiloliter—kemungkinan besar E50 dapat diterapkan dengan skema serupa. Ia menegaskan bahwa penerapan E50 bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Pencampuran bioetanol pada bensin belum berlaku wajib secara nasional hingga saat ini. Saat ini, E5 telah dipasarkan secara komersial oleh PT Pertamina Patra Niaga melalui produk Pertamax Green 95, namun belum menjadi kewajiban. Aturan hukum pengembangan bertahap ditegaskan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026, yang menetapkan E5 pada 2026–2027, E10 pada 2028–2030, dan E20 ditargetkan wajib mulai 2028. Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiyani Dewi menegaskan hal tersebut dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI.

Kesiapan cadangan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian utama dalam rapat paripurna DEN. Saat ini, stok cadangan BBM nasional berada pada kisaran 18 hingga 20 hari, yang telah menjadi target penjagaan Presiden agar tetap stabil dalam periode mendatang. Bahlil menegaskan bahwa pengembangan E50 bukan hanya soal penggantian bahan bakar, tetapi bagian dari strategi sistemik dalam memperkuat ketersediaan energi dalam negeri secara berkelanjutan.