KBJI 2026 Resmi Diluncurkan, Perbarui Klasifikasi Pekerjaan Nasional

Kendari, ıNarasikita - Setelah melewati proses panjang dan koordinasi lintas kementerian, Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi menetapkan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) tahun 2026 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2026. Penetapan ini menandai pembaruan signifikan terhadap sistem klasifikasi pekerjaan yang sebelumnya berlaku sejak 2014. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai tahap evaluasi, konsultasi, dan penyempurnaan bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta lembaga terkait, guna memastikan relevansi terhadap realitas lapangan kerja saat ini.

KBJI 2026 dirancang untuk mencerminkan perkembangan struktur pekerjaan di Indonesia, khususnya dalam sektor-sektor yang mengalami transformasi teknologi dan keberlanjutan. Klasifikasi ini mengacu pada International Standard Classification of Occupations (ISCO) 08 yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO), namun telah disesuaikan dengan konteks nasional. Dengan sistem pengkodean yang lebih rinci hingga enam digit, klasifikasi ini mampu menangkap kompleksitas pekerjaan yang semakin spesialis dan dinamis, termasuk jabatan-jabatan baru yang muncul di bidang ekonomi kreatif, kesehatan, pariwisata, dan teknologi.

Pembaruan ini menambahkan sebanyak 243 kode jabatan baru, menjadikan total kode jabatan mencapai 2.380, sementara jumlah kode pada level subgolongan meningkat hingga 449. Kategori pekerjaan baru yang diakomodasi antara lain dokter spesialis mikrobiologi klinik, analis cadangan biomassa karbon, perancang antarmuka digital, dan terapis spa. Kebutuhan data yang lebih akurat dan komprehensif menjadi salah satu alasan utama di balik penambahan struktur klasifikasi ini, yang diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif.

KBJI 2026 akan menjadi acuan utama dalam berbagai aktivitas statistik ketenagakerjaan BPS, termasuk Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan sensus penduduk. Selain itu, sistem ini juga menjadi fondasi integrasi data administrasi antarlembaga, memastikan konsistensi dan koherensi informasi dari berbagai sumber. Menteri Ketenagakerjaan menekankan bahwa standar baru ini bukan sekadar daftar jabatan, melainkan alat penting untuk memperkuat sistem rekrutmen, pengelolaan SDM, serta komunikasi antara dunia industri dan pencari kerja.

Dengan adanya KBJI 2026, pemerintah menargetkan pembaruan sistem klasifikasi yang lebih cepat dan responsif. Menaker menyatakan bahwa revisi besar tidak harus menunggu 12 tahun lagi, melainkan dapat dilakukan setiap 3 hingga 5 tahun, dengan pembaruan kecil secara berkala seperti versi 1, 2, atau 3. Tujuannya adalah agar data ketenagakerjaan tetap akurat, up-to-date, dan mampu mencerminkan perubahan cepat dalam dunia kerja, terutama di tengah transformasi digital dan transisi ekonomi hijau.