KPK Tangkap 17 Orang dalam OTT di BPN, Termasuk Pejabat dan Orang Dekat Menteri

Kendari, ıNarasikita - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, menangkap belasan pihak terkait dugaan praktik suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (14/9/2026), dengan fokus pada proses perizinan tanah yang diduga melibatkan penyelewengan kebijakan dan penerimaan uang dari pihak swasta.

Penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian ATR/BPN, termasuk kantor Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti pendukung dalam penyidikan, meski belum diungkapkan secara rinci apa saja yang telah disita. Kegiatan tetap berlangsung hingga sore hari, menunjukkan kedalaman dan kompleksitas kasus yang tengah ditangani.

Dari total 17 orang yang diamankan, delapan telah ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; serta empat pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. KPK juga menyita uang tunai senilai Rp 106,3 miliar, jumlah terbesar dalam sejarah operasi tangkap tangan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan menghargai proses hukum yang dilakukan KPK dan menegaskan bahwa pelayanan publik di lingkungan BPN tetap berjalan normal. Ia menekankan pentingnya solidaritas internal dan memastikan proses peralihan hak serta pengukuran tanah tetap sesuai jadwal. Ia menyatakan siap mendukung seluruh proses penyidikan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem di lingkungan kementerian.