Warga Diminta Jaga Keadilan Akses BBM Subsidi

Kendari, ıNarasikita - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI menyerukan perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, guna memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Ia menekankan bahwa subsidi BBM merupakan bentuk dukungan negara terhadap daya beli rakyat, sehingga pengelolaannya harus transparan dan akuntabel. Setiap pelanggaran, termasuk penyalahgunaan oleh SPBU atau pihak lain, harus ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam upaya menjamin keberlanjutan subsidi, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum—untuk memperkuat koordinasi lapangan. Praktik seperti penimbunan, penjualan kembali, atau penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan non-kebutuhan pokok harus dicegah demi menjaga keadilan distribusi energi.

Di sisi lain, legislator ini mengajak masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk beralih ke BBM nonsubsidi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ia menyebut ini sebagai wujud dari semangat kepedulian dan keadilan, yang disebut dengan istilah "tepo seliro". Dengan demikian, alokasi subsidi bisa lebih banyak dinikmati oleh kelompok rentan yang benar-benar membutuhkan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program subsidi bergantung pada akurasi data, efisiensi sistem, serta kesadaran bersama. Pengawasan yang ketat tidak boleh menghambat akses masyarakat berhak, sehingga perlu terus dilakukan penyesuaian teknis dan perbaikan mekanisme. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang tepat sasaran tanpa mengorbankan keadilan dan keterbukaan akses.

Dengan kombinasi penegakan hukum, perbaikan sistem, dan budaya kesadaran, ia optimistis subsidi BBM akan berdampak maksimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Kunci utamanya adalah keseimbangan antara pengawasan ketat dan perlindungan terhadap penerima manfaat yang sah.