Danantara Perkuat Investasi Strategis, Tantangan Transparansi dan Efisiensi Muncul

Kendari, ıNarasikita - Sejak berdiri berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2026, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia telah menempatkan diri sebagai pusat pengelolaan aset strategis negara, khususnya melalui konsolidasi delapan BUMN utama, termasuk BRI, Telkom, PLN, dan Pertamina. Lembaga ini berperan mengalokasikan dana untuk proyek pembangunan nasional dan pelayanan publik tanpa ketergantungan penuh pada APBN. Hingga akhir 2025, kinerja konsolidasi aset mencatatkan laba bersih sebesar Rp325,5 triliun, naik signifikan 75,3 persen dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan potensi ekonomi yang terus tumbuh.

Pada tahun 2026, manajemen Danantara menargetkan laba konsolidasi mencapai Rp360 triliun, dengan setoran dividen ke negara diperkirakan antara Rp150 triliun hingga Rp200 triliun. Strategi operasional dibangun di atas empat pilar utama: kedaulatan energi, infrastruktur dasar, hilirisasi, dan industrialisasi nasional. Fokus pada pengurangan ketergantungan impor energi, pengembangan proyek perlindungan pesisir seperti Giant Sea Wall, serta pembangunan ekosistem kendaraan listrik lokal menjadi bagian dari agenda utama.

Operasional Danantara terbagi dalam dua unit utama: Danantara Asset Management (DAM) yang mengelola BUMN komersial, dan Danantara Development Management Fund (DDMF) yang berperan sebagai investor dan akselerator proyek berdampak sosial-ekonomi tinggi. DDMF dirancang untuk meminimalkan risiko proyek yang belum layak secara perbankan, dengan menerapkan pendekatan de-risking dan skema co-investment. Namun, pengamat BUMN Herry Gunawan menilai bahwa eksekusi masih terbatas, baru mencapai sekitar 20 persen dari kapasitas yang dimiliki, sementara desain industri strategis seperti logistik dan pertambangan belum utuh.

Kendati telah melakukan pemangkasan 290 anak-cucu usaha BUMN yang tumpang tindih, efisiensi di lapangan dinilai lambat, terutama di sektor BUMN karya dan perhotelan. Kritik juga menyentuh transparansi, karena Danantara belum mempublikasikan laporan keuangan konsolidasi tahunan sesuai standar SWF internasional dan kebijakan penarikan dividen yang tinggi berpotensi mengurangi fleksibilitas arus kas entitas. Analis ISEAI Ronny P. Sasmita menekankan pentingnya membedakan antara penggalangan modal dan pemindahan risiko fiskal, agar Danantara tidak menjadi "ATM pemerintah", tetapi benar-benar menjadi mesin investasi berbasis komersial dan transparan.