Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Komunitas Ajak Masyarakat Evaluasi Kebijakan

Kendari, ıNarasikita - Dalam rangka memperingati dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komunitas Melek Politik menggelar kegiatan dialog terbuka di Taman Ayodya, Blok M, Jakarta Selatan. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (17/10/2026) dihadiri sejumlah warga yang menyampaikan pendapat, kritik, serta harapan terhadap pelaksanaan program pemerintah di berbagai sektor. Sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik, acara juga membagikan buku berjudul *Presiden Solusi dan Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045*.

Perwakilan komunitas, Agustini Rima, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran nyata dari pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja pemerintah tidak cukup berdasarkan laporan teknis atau pencapaian target, tetapi harus mencerminkan dampak riil terhadap kehidupan sehari-hari warga. Dengan demikian, aspirasi langsung dari masyarakat menjadi bahan penting untuk merefleksikan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Buku yang dibagikan menjadi alat komunikasi strategis, menyajikan visi transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui pendekatan partisipatif dan inklusif. Isinya mencakup peta kebijakan, rencana pembangunan berkelanjutan, serta mekanisme akuntabilitas yang melibatkan masyarakat. Komunitas berharap dokumen ini dapat menjadi referensi bagi tim presiden dalam menyusun strategi kebijakan yang lebih responsif dan berbasis pada realitas lapangan.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, di mana aspirasi masyarakat tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga menjadi masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan. Dengan pendekatan dialog langsung dan distribusi materi edukatif, komunitas menegaskan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, khususnya dalam menilai kinerja pemerintah dua tahun setelah pelantikan.