Jumat, 18 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Eksekutif AS: Ancaman AI Bukan Hoaks, Butuh Kolaborasi dengan Tiongkok

Sebanyak 93% eksekutif perusahaan AS menolak klaim Trump bahwa ancaman AI adalah hoaks, dan mendesak kolaborasi global untuk aturan keamanan teknologi.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 18 September 2026, 22.34 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 3x dibuka
Eksekutif AS: Ancaman AI Bukan Hoaks, Butuh Kolaborasi dengan Tiongkok📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Sebuah forum tertutup yang digelar oleh Yale School of Management di Washington mengungkap kekhawatiran mendalam di kalangan pemimpin bisnis terkemuka Amerika Serikat terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Dalam jajak pendapat singkat, 93 persen peserta menilai pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut ancaman AI sebagai hoaks adalah keliru. Para eksekutif menegaskan bahwa risiko teknologi tersebut bukan spekulasi, melainkan realitas yang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah dan sektor swasta.

Forum ini menjadi wadah diskusi mendalam menjelang pertemuan kenegaraan antara Presiden AS dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam konteks persaingan global di bidang AI, sebagian besar peserta menyatakan kebutuhan mendesak akan kerja sama internasional, terutama dalam menyusun pedoman keamanan. Sebanyak 88 persen dari mereka menilai Trump seharusnya memperkuat kolaborasi dengan Tiongkok, meski hanya sekitar seperempat peserta optimistis bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan.

Ketidakmampuan pemerintah AS dalam mengatur pengembangan AI secara federal menjadi sorotan. Trump sebelumnya menolak regulasi ketat, dengan alasan dapat merugikan industri dan memberi keunggulan kompetitif bagi Tiongkok. Namun, para eksekutif menekankan bahwa tanpa aturan bersama, risiko kegagalan sistem, penyalahgunaan data, hingga penggantian tenaga kerja secara massal akan semakin tinggi. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan keamanan.

Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang politik dan industri turut hadir, termasuk CEO perusahaan teknologi, manufaktur, hingga mantan pejabat tinggi seperti Mike Pence dan Nancy Pelosi. Karena ketakutan terhadap konsekuensi kebijakan, banyak peserta memilih berbicara anonim. Salah satu yang bersedia berbicara, Chris Layden dari Kelly, menyoroti urgensi menyusun strategi ketenagakerjaan yang inklusif. Ia menekankan bahwa pemerintah dan dunia usaha harus bersama-sama membangun kepercayaan pekerja terhadap teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan lapangan kerja.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya