Prabowo Dukung Kelompok Rentan, Zulhas Soroti Kebijakan Pro Rakyat

Kendari, ıNarasikita - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyampaikan keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap kelompok masyarakat rentan dalam perayaan HUT ke-29 partainya. Ia menyoroti berbagai kebijakan strategis yang telah diambil, mulai dari penurunan bunga pembiayaan hingga perbaikan nilai tukar nelayan dan pengemudi ojek online. Menurutnya, keselarasan nilai antara PAN dan pemerintah terlihat jelas dalam upaya memperkuat ekonomi rakyat kecil.

Zulhas menekankan pentingnya Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Ia menyebut kondisi nelayan Indonesia yang masih lemah, meski negara memiliki wilayah laut terluas di dunia. Nilai tukar nelayan hanya berada di angka 103, jauh di bawah petani padi yang mencapai 129. Ia menekankan bahwa tanpa dukungan penuh, nelayan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan anak.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas mengungkapkan bahwa pencurian ikan di perairan nasional mencapai lebih dari Rp 200 triliun per tahun, menurut pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia menyoroti bahwa kelemahan nelayan lokal menjadi salah satu faktor utama kerentanan terhadap eksploitasi asing. Namun, ia menyebut langkah pemerintah dalam membangun kampung nelayan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap kelompok tersebut.

Zulhas juga mengapresiasi penurunan bunga pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, khususnya program Mekaar yang kini hanya dikenakan suku bunga 8 persen, turun dari sebelumnya 24 persen. Ia membandingkan dengan bunga bagi pengusaha besar yang hanya 9 persen, menunjukkan ketimpangan yang kini mulai diperbaiki. Di sektor transportasi daring, ia menyebut potongan yang dikenakan aplikator terhadap pengemudi ojek online turun dari 20 persen menjadi 8 persen, berkat kebijakan baru.

Dengan berbagai indikator tersebut, Zulhas menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata terhadap keadilan ekonomi. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil bukan sekadar retorika, melainkan respons langsung terhadap permasalahan struktural yang dihadapi masyarakat kecil. Kebijakan ini, menurutnya, menjadi bukti keselarasan nilai antara PAN dan pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif.