Empat Kategori Baru dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dengan pendekatan baru pada gelombang kedua. Penilaian kali ini diperluas meliputi empat kategori utama yang disesuaikan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan visi pembangunan nasional berbasis Asta Cita. Fokus utama kini berpindah dari indikator ekonomi tradisional ke aspek kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan, mencerminkan transformasi kebijakan yang lebih holistik.

Kategori baru yang diperkenalkan mencakup akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap pendidikan, implementasi Program 3 Juta Rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penerapan indikator ini merupakan respons langsung terhadap perintah Presiden, khususnya dalam konteks penanganan sampah dan penciptaan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Pengelolaan sampah dan lingkungan asri menjadi fokus utama karena telah menjadi perhatian strategis nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya tindakan kolektif dalam mengatasi persoalan sampah dalam Rapat Koordinasi Nasional di Bogor, yang diikuti dengan peluncuran Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Kemendagri menilai komitmen daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah terpadu serta menciptakan kawasan yang berkelanjutan menjadi penentu utama kinerja.

Dalam kategori lain, Program 3 Juta Rumah menjadi indikator penting sebagai realisasi Asta Cita ketiga dan keenam, yang menekankan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan dari desa. Penilaian meliputi kebijakan pendukung, percepatan pembangunan perumahan, serta inovasi yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, akses layanan kesehatan dan pendidikan dinilai dari ketersediaan fasilitas, kepesertaan JKN, kualitas sanitasi, dan inklusivitas layanan.

Setiap kategori memberikan ruang bagi inovasi daerah sebagai nilai tambah. Pemerintah daerah yang mampu menghadirkan solusi kreatif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada masyarakat dinilai lebih unggul. Tujuan akhir dari penilaian ini bukan hanya penghargaan, tetapi mendorong transformasi kebijakan daerah yang selaras dengan agenda nasional dan berdampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.