Ganjar Soroti Kepatuhan Kader PDIP Pasca OTT Bupati Klaten

Kendari, ıNarasikita - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menanggapi secara tegas penangkapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai kader partai, Ganjar menegaskan bahwa peringatan terhadap potensi pelanggaran integritas telah disampaikan secara berulang kali kepada seluruh anggota PDIP, khususnya para pimpinan daerah. Ia menekankan bahwa pelanggaran terhadap prinsip anti-korupsi akan berdampak pada sanksi hukum dan keanggotaan partai.

Setelah kejadian OTT pada Kamis (15/10), PDIP kembali memperkuat imbauan melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, yang menyampaikan peringatan serius kepada seluruh kepala daerah dari partai. Surat peringatan resmi telah dikirim sejak bulan Maret lalu sebagai bagian dari upaya pencegahan dini. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga memantau secara aktif laporan dugaan korupsi yang masuk dari berbagai daerah, terutama terkait pengadaan barang dan jasa.

Dalam konferensi pers, KPK menyatakan bahwa dari 19 orang yang diamankan, 10 orang telah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di gedung merah putih. Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa langsung dari Klaten menggunakan kereta api, termasuk Bupati Klaten dan Kepala BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Satu orang lainnya diamankan di Jakarta. KPK juga mengungkapkan bahwa penyidik menyita uang tunai senilai Rp1,9 miliar serta sebuah tong biru yang diduga dipakai sebagai tempat menyimpan hasil korupsi.

Kasus ini diduga terkait penerimaan uang oleh pejabat daerah dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah Klaten, serta dugaan suap terhadap pejabat BPK Jawa Tengah guna memengaruhi hasil audit keuangan daerah. KPK menegaskan bahwa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan secara lengkap dalam konferensi pers sore hari. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen lembaga antikorupsi dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.