Imigrasi AS Geledah Rumah Anggota DPR Ilhan Omar

Kendari, ıNarasikita - Pihak imigrasi Amerika Serikat melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR Ilhan Omar di Washington DC pada dini hari Senin, 12 Oktober, sebagai bagian dari penyelidikan federal yang sedang berlangsung. Operasi tersebut dilakukan oleh Homeland Security Investigations (HSI), unit di bawah Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS, berdasarkan surat perintah yang sah. Kementerian Kehakiman AS memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan, meski belum mengungkapkan rincian spesifik terkait temuan atau tuduhan.

Kasus yang ditangani diduga berkaitan dengan dokumen imigrasi yang disusun oleh mendiang ayah Omar saat ia masih kecil. Sumber yang mengetahui perkara menyebutkan adanya dugaan penipuan dalam proses tersebut. Omar, yang lahir di Somalia dan tumbuh di Amerika Serikat, menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari kampanye intimidasi politik yang dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump. Ia menyatakan bahwa selama dekade terakhir, dirinya menjadi sasaran serangan sistematis yang dibangun atas dasar kebohongan dan fitnah.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui media sosial, di mana Omar menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar prosedur hukum biasa, melainkan eskalasi terbaru dari retorika kebencian yang telah menghantui dirinya dan keluarganya. Ia menyoroti bahwa ancaman pembunuhan yang pernah diterimanya didorong oleh narasi politik yang memperkeruh perpecahan sosial. Beberapa waktu sebelumnya, seorang warga Minnesota, Anthony James Kazmierczak, divonis 14 bulan penjara karena menyerang Omar dengan cuka, yang diakui sebagai bentuk protes terhadap pandangan politiknya.

Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, bersama kolega lainnya, mengutuk penggeledahan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara untuk menyerang anggota kongres terpilih secara sah. Mereka menilai tindakan tersebut mencerminkan adanya mesin deportasi massal yang digunakan sebagai alat politik. Jeffries, Katherine Clark, dan Pete Aguilar menegaskan bahwa mereka akan meminta pertanggungjawaban penuh atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Penggeledahan ini terjadi di tengah masa kritis menjelang pemilihan paruh waktu 3 November, ketika Partai Republik berusaha mempertahankan kendali di Kongres.