Indonesia Dorong Aksi Iklim Nyata Berbasis Keadilan Global

Kendari, ıNarasikita - Pada ajang Pre-COP Leader’s Event di Fiji dan Tuvalu, perwakilan Indonesia menyampaikan posisi strategis dalam upaya mewujudkan komitmen iklim global melalui kerja sama yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menekankan bahwa kesepakatan Paris tetap menjadi acuan utama, namun tantangan kini bukan pada peningkatan ambisi semata, melainkan pada transformasi komitmen menjadi hasil nyata di lapangan. Ia menyoroti urgensi mempercepat implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada penurunan emisi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Deklarasi Taku Pakasoa, yang diadopsi dalam pertemuan tersebut, menjadi bukti konkret komitmen kolektif terhadap negara-negara pulau kecil dan berkembang yang paling rentan terhadap ancaman perubahan iklim. Deklarasi ini menggarisbawahi perlunya pendanaan yang memadai, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas untuk mendukung mitigasi dan adaptasi, terutama di wilayah dengan daya tahan rendah terhadap risiko kenaikan permukaan laut dan ekstrem cuaca. Indonesia, sebagai negara kepulauan, menekankan bahwa keberlanjutan aksi iklim harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kemandirian energi, dan perlindungan lingkungan.

Dalam paparannya, Jumhur menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pencapaian FOLU Net Sink pada 2030, pengurangan emisi metana dari sektor limbah, serta dekarbonisasi industri secara bertahap. Transisi energi, menurutnya, harus berjalan secara adil dan inklusif, dengan memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat rentan, serta memperkuat ketahanan sistem energi nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan aksi iklim diukur bukan dari jumlah pernyataan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Pertemuan yang dihadiri lebih dari 50 negara dan berbagai pemangku kepentingan internasional menjadi ajang penting untuk membangun konsensus politik menjelang COP31 di Antalya, Turki. Indonesia, melalui perwakilannya, menegaskan posisi sebagai bagian dari solusi global, bukan sekadar peserta. Ia menegaskan bahwa prinsip common but differentiated responsibilities tetap menjadi fondasi utama dalam perundingan iklim, karena kapasitas dan kondisi negara berbeda-beda. Kepemimpinan kolektif dan solidaritas antar negara menjadi kunci untuk mengatasi krisis iklim yang tidak mengenal batas wilayah.