Indonesia Jaga Disiplin Pembayaran Utang Sejak 1966

Kendari, ıNarasikita - Sejak menjadi anggota Asian Development Bank (ADB) sejak 1966, Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu. Tidak pernah terjadi penundaan atau tunggakan dalam sejarah pinjaman proyek maupun program yang didanai lembaga tersebut, demikian ditegaskan oleh perwakilan ADB untuk Indonesia.

Dalam kesempatan kunjungan ke Makassar, pejabat ADB menekankan bahwa disiplin keuangan pemerintah telah menjadi fondasi utama dalam kerja sama keuangan internasional. Ia menyebutkan bahwa meski proses implementasi proyek bisa berlangsung hingga lima tahun, pelunasan pinjaman baru dimulai setelah penyelesaian, biasanya dalam jangka waktu lebih dari dua dekade.

Data hingga 30 Juni 2026 mencatat utang pemerintah pusat mencapai Rp 10.293,69 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 41,26%, jauh di bawah ambang batas aman 60%. Komposisi utang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp 1.326,90 triliun.

Kondisi ini, menurut perwakilan ADB, mencerminkan stabilitas fundamental makroekonomi yang kuat. Ia menyoroti bahwa Indonesia tidak hanya mampu mengelola utang secara efisien, tetapi juga menawarkan tingkat bunga kompetitif melalui pinjaman lunak, yang menjadi daya tarik bagi mitra keuangan internasional.

Dengan catatan pelunasan yang tak pernah terganggu selama 60 tahun, Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra keuangan yang andal dan dapat dipercaya di kancah global.