Indonesia Peringkat 7 Ekonomi Global Berdasarkan PPP

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar ketujuh di dunia berdasarkan indikator paritas daya beli (PPP) yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF) bukan sekadar klaim, melainkan hasil pengukuran yang mempertimbangkan kemampuan belanja masyarakat dalam kondisi lokal. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menjelaskan bahwa penggunaan PPP lebih akurat dalam menggambarkan kesejahteraan riil dibandingkan perhitungan PDB berbasis dolar AS.

Dalam paparannya di Jakarta Pusat, ia menyoroti perbedaan signifikan antara peringkat berdasarkan PPP dan PDB nominal. Dalam kategori PDB nominal, Indonesia berada di urutan ke-16 atau ke-17 di antara negara-negara G20, tetapi ketika dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat, posisinya naik ke peringkat tujuh dunia. Ini mencerminkan kekuatan ekonomi domestik yang lebih besar dari yang tampak dari nilai tukar mata uang.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Ia menekankan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari inovasi dan kreativitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani di berbagai daerah. Ia menyebut contoh nyata seperti pengolahan telur kering yang dapat disimpan hingga belasan bulan dan kembali menjadi makanan saat dibasahi, serta ekspor kopi dari benih lokal yang tumbuh di lahan gambut dan rawa.

Prabowo menegaskan bahwa meskipun peringkat ekonomi telah menunjukkan kemajuan, tantangan utama bukan pada pertumbuhan, melainkan pada distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa kenaikan daya beli dan kekayaan nasional benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan.