Indonesia Perkuat Peran di PBB dari Dalam

Kendari, ıNarasikita - Indonesia kini mengambil posisi strategis dalam mendorong transformasi sistem multilateral melalui pendekatan partisipatif dari dalam. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar tuntutan eksternal, melainkan upaya nyata untuk mengubah struktur dan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa agar lebih akuntabel dan inklusif. Dalam pernyataan resmi seusai pelantikan, ia menekankan bahwa Indonesia tidak lagi hanya mengajukan tuntutan dari luar, tetapi ikut membangun sistem dari dalam melalui kontribusi aktif.

Salah satu fokus utama adalah peran Indonesia dalam Dewan Auditor PBB, yang telah dijalani secara berkelanjutan sejak 2022. Peran ini diperkuat dari era Menlu Retno Marsudi hingga dilanjutkan oleh Sugiono, dan kini dijalankan secara optimal oleh Tata. Dengan keanggotaan tersebut, Indonesia bertekad memastikan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas, transparansi keuangan, serta pengelolaan aset organisasi PBB secara profesional.

Indonesia juga mengusung ambisi besar dengan mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Tujuan pencalonan ini adalah memperkuat keterwakilan negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global mengenai perdamaian dan keamanan internasional. Tata menegaskan bahwa reformasi tidak hanya berfokus pada struktur, tetapi juga pada prinsip: efisiensi, demokrasi, dan representasi yang seimbang.

Dalam kerangka diplomasi yang lebih luas, Indonesia tetap menjunjung tinggi politik luar negeri bebas aktif, tanpa memilih blok, melainkan berpegang pada prinsip keadilan dan kepentingan nasional. Prioritas strategis mencakup ketahanan pangan, energi, transformasi digital, hilirisasi sumber daya alam, serta kedaulatan maritim. Selain itu, dukungan terhadap rakyat Palestina melalui bantuan kemanusiaan dan upaya pemulihan Gaza tetap menjadi komitmen utama.

Sejak 2024, Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan lebih dari 124.000 kasus perlindungan WNI di luar negeri, menunjukkan komitmen konkret terhadap keamanan dan hak warga negara. Tata menegaskan bahwa paspor Indonesia harus menjadi jaminan perlindungan di mana pun warga berada. Di tingkat regional, Indonesia juga mendorong ASEAN untuk lebih proaktif dalam menjaga perdamaian, memperkuat kepercayaan, dan menyelesaikan ketegangan di kawasan secara damai.