Enam Stasiun Metro Ditutup Usai Aksi Protes Pemilu di Delhi

Kendari, ıNarasikita - Otoritas transportasi kota Delhi mengambil langkah darurat dengan menutup enam stasiun metro dan membatasi pergerakan kendaraan di lebih dari 20 ruas jalan, menyusul gelombang protes besar-besaran yang menyoroti kebijakan revisi daftar pemilih. Aksi yang dipimpin oleh koalisi partai oposisi dan gerakan pemuda menuntut pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar, dengan klaim bahwa proses tersebut merugikan kelompok minoritas, khususnya pemilih Muslim.

Revisi daftar pemilih yang dilakukan sejak tahun lalu telah menghapus sekitar 130 juta nama, termasuk 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta yang pindah domisili, dan 30 juta yang tidak teridentifikasi secara akurat. Oposisi menilai perubahan ini tidak proporsional dan berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), meski Komisi Pemilihan Umum dan BJP membantah adanya bias atau kecurigaan politik dalam proses tersebut.

Aksi unjuk rasa memuncak dengan massa yang bergerak menuju Mahkamah Agung, menyebabkan penahanan ribuan demonstran oleh kepolisian, termasuk sejumlah tokoh dari Partai Cockroach Janta (CJP). Pemerintah menanggapi dengan mengerahkan ribuan personel keamanan untuk mengamankan pusat kota dan mencegah aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Partai Kongres, sebagai oposisi utama, menyatakan akan menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant untuk menuntut penghentian apa yang mereka sebut sebagai "pencurian suara".

Rahul Gandhi, pemimpin Kongres, menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya gerakan politik, tetapi bentuk perlawanan rakyat terhadap ancaman terhadap demokrasi dan kepercayaan pada Konstitusi India. Ia menekankan keterlibatan kaum muda, partai oposisi, dan masyarakat sipil dalam aksi bersama. Namun, Mahkamah Agung menolak permintaan pertemuan langsung, menyarankan agar isu tersebut diselesaikan melalui jalur hukum yang telah diakui.

Sebagai respons, CJP mengancam akan mengumumkan aksi baru jika kepolisian Delhi tidak memberikan kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai dalam waktu 24 jam. Sementara itu, muncul laporan internal yang menyebut dua deputi Kumar menyampaikan kekhawatiran terkait prosedur pendaftaran dan sistem digital, meskipun Komisi Pemilihan Umum tetap menegaskan bahwa pemilih yang terhapus dapat mendaftar ulang, serta menolak tuduhan adanya kecurangan atau bias politik.