Inflasi Dipicu Kekurangan Pasokan, Bukan Permintaan

Kendari, ıNarasikita - Inflasi yang terjadi di Indonesia pada periode September 2026 lebih banyak disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan keterbatasan pasokan barang, bukan akibat meningkatnya daya beli masyarakat secara umum. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam konferensi pers bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta. Ia menegaskan bahwa data dari BPS menunjukkan pola cost-push inflation yang dominan, di mana kenaikan harga terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan.

Kondisi ini terjadi meskipun daya beli masyarakat tetap tinggi, terutama pada komoditas esensial seperti cabai, telur, dan daging ayam. Ketika permintaan stabil atau bahkan meningkat, namun pasokan tidak dapat mengejar, maka harga otomatis naik. Contohnya, inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 0,88 persen secara bulanan, dengan cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama. Selain itu, komoditas seperti beras dan ikan segar juga turut berkontribusi, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah.

Pemerintah, melalui Kemenko Perekonomian dan BPS, berkomitmen untuk memperkuat rantai pasokan nasional sebagai langkah utama pengendalian inflasi. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat guna menyelaraskan data dan kebijakan dari berbagai kementerian serta lembaga terkait. Upaya ini bertujuan agar pergerakan harga dapat lebih akurat terukur dan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran, terutama pada sektor hulu yang menjadi fondasi pasokan.

Pada tingkat wilayah, sebanyak 36 provinsi mengalami inflasi bulanan, dengan Sulawesi Utara mencatatkan angka tertinggi sebesar 3,53 persen. Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami deflasi, sebesar 0,35 persen, terutama dipengaruhi oleh penurunan harga emas perhiasan. Secara keseluruhan, inflasi inti tercatat sebesar 0,10 persen, didorong oleh kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi, sementara harga yang diatur pemerintah tetap stabil mendekati nol.