Inflasi Tinggi Hancurkan Daya Beli Warga Sudan

Kendari, ıNarasikita - Kondisi ekonomi Sudan kian memburuk seiring berlanjutnya konflik bersenjata sejak April 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Nilai tukar pound Sudan merosot tajam, dengan kurs di pasar gelap mencapai sekitar 7.500 pound per dolar AS pada September 2026—jauh melampaui level sebelum perang yang hanya 600 pound per dolar. Tekanan ini diperparah oleh gangguan produksi, hambatan perdagangan, dan penyelundupan komoditas strategis seperti emas dan gum arabic, yang menurut analis menjadi pemicu utama penurunan nilai mata uang.

Di tengah tekanan ekonomi, pendapatan masyarakat pun terdampak secara langsung. Aisha, warga berusia 27 tahun yang berdagang kopi dan teh di Port Sudan, mengungkapkan bahwa meski omzet harian naik menjadi 70.000 hingga 100.000 pound Sudan, angka tersebut tidak cukup untuk mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebelum perang, satu cangkir kopi hanya dibanderol 1.000 pound, kini mencapai 3.000 pound, sementara teh seharga 1.500 pound. Harga gula melonjak dari 4.000 menjadi 7.000 pound per kilogram, dan daging sapi mencapai 68.000 pound per kilogram—angka yang jauh di luar jangkauan keluarganya.

Inflasi tahunan Sudan menurun dari 51% pada Juni 2026 menjadi lebih dari 41% pada Juli, namun angka ini tetap menunjukkan tekanan harga yang berkelanjutan. Indeks harga konsumen naik hampir 1,5% dalam satu bulan, menandakan harga tetap merangkak naik meski laju inflasi melambat. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan biaya transportasi hingga empat kali lipat dan kenaikan layanan kesehatan serta pendidikan. UNDP mencatat kerugian PDB Sudan mencapai US$6,4 miliar pada 2023, dengan lebih dari sepertiga bisnis di negara itu tutup total.

Dampak ekonomi tak hanya terasa pada angka-angka, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari. Maryam Ibrahim, peneliti ekonomi dan mantan pekerja kemanusiaan PBB, menyatakan bahwa penurunan nilai pound telah mengikis daya beli secara drastis. Keluarga mulai memangkas konsumsi pangan, menunda pengobatan, menarik anak dari sekolah, bahkan meminjam kebutuhan pokok demi bertahan hidup. Bank Dunia memperkirakan tingkat kemiskinan ekstrem naik dari 48% menjadi 59% antara 2023 dan 2025, sementara 19,5 juta orang—setara 41% populasi—mengalami krisis pangan akut.

Bagi Aisha dan jutaan warga lainnya, perang bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal kemampuan membeli roti, air bersih, atau obat. Nilai uang yang terus merosot membuat setiap pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari, tanpa sisa. Krisis ini bukan lagi sekadar masalah inflasi, melainkan tantangan keberlangsungan hidup yang mengancam seluruh lapisan masyarakat.