Inggris Pertimbangkan Kembali Keanggotaan Uni Eropa

Kendari, ıNarasikita - Kebijakan luar negeri Inggris mulai menunjukkan pergeseran signifikan dalam dinamika hubungan dengan Uni Eropa. Dalam pernyataan terbaru, Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan bahwa referendum mengenai keanggotaan kembali ke blok Eropa tidak sepenuhnya tertutup, meskipun tidak dijadikan langkah strategis dalam jangka pendek. Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap berbagai skenario kerja sama dengan Uni Eropa kini menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan strategis pemerintah.

Pertimbangan ini muncul menjelang peringatan tepat 10 tahun referendum Brexit, yang pada 23 Juni 2016 memilih keluar dari Uni Eropa dengan perolehan suara 52% untuk meninggalkan blok. Meskipun Inggris secara resmi terlepas dari Uni Eropa pada Januari 2020, data terbaru menunjukkan bahwa Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang utama, menyumbang 45% dari total ekspor dan impor barang Inggris pada Juli 2026.

Burnham menyatakan bahwa hubungan saat ini dengan Uni Eropa belum mencapai tingkat optimal, sehingga dibutuhkan pendekatan baru untuk memperkuat kerja sama. Pilihan yang sedang dievaluasi meliputi kembali masuk pasar tunggal, menandatangani kesepakatan serikat pabean, hingga proses pendaftaran keanggotaan penuh. Ia menegaskan bahwa meskipun wacana itu terbuka, referendum kembali bergabung bukan pilihan yang tepat saat ini.

Sejumlah pakar ekonomi menilai bahwa kembali ke Uni Eropa bisa membawa manfaat ekonomi signifikan. Steve Nolan dari Liverpool John Moores University memperkirakan bahwa tanpa Brexit, ekonomi Inggris bisa tumbuh 5% hingga 8% lebih besar. James Smith dari ING menekankan bahwa keuntungan ekonomi hanya akan terwujud jika ada perubahan nyata dalam aturan perdagangan, bukan sekadar wacana politik.

Kerja sama bilateral juga telah dimulai secara aktif. Pada Juli 2026, Burnham berdialog dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan sepakat untuk memperkuat dialog tingkat tinggi. Meski demikian, proses kembali ke Uni Eropa tetap menghadapi tantangan besar, termasuk proses negosiasi panjang dan kepatuhan terhadap semua persyaratan keanggotaan yang berlaku bagi negara baru.