Trump Bentuk Lembaga Khusus AI di Gedung Putih

Kendari, ıNarasikita - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah meluncurkan struktur pemerintahan baru untuk mengawasi perkembangan kecerdasan buatan (AI) dengan menunjuk Jay Clayton, Direktur Intelijen Nasional, sebagai koordinator utama. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan negara tetap unggul dalam inovasi AI sambil menjaga keamanan nasional dan kepentingan publik. Clayton akan memimpin sebuah unit khusus yang diberi nama "Pasukan Super Intelijen", yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang strategis dari kemajuan teknologi dalam waktu singkat.

Lembaga tersebut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaporan pemerintah terhadap insiden terkait keamanan digital, peretasan, dan pelanggaran sistem yang melibatkan AI. Hasil analisis akan digunakan untuk merekomendasikan perbaikan dalam respons federal, berdasarkan wewenang yang telah ada. Tujuan utama adalah memperkuat ketahanan sistem pemerintah terhadap ancaman teknologi yang mungkin muncul dalam dekade mendatang.

Keprihatinan terhadap potensi risiko AI, termasuk ancaman terhadap keamanan manusia, telah muncul dari berbagai kalangan ilmuwan dan anggota parlemen dari kedua belah pihak politik. Meski begitu, Trump tetap mempertahankan pendekatan minim regulasi terhadap AI, menilai aturan berlebihan dapat menghambat inovasi dan melemahkan posisi AS dalam persaingan global, terutama melawan China. Pernyataan Trump pada 29 September menegaskan sikap tidak ingin berkoordinasi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pengaturan teknologi AI.

Struktur keanggotaan lembaga ini mencakup tokoh-tokoh kunci dari pemerintahan, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles. Di tingkat pendukung eksternal, terdapat nama-nama seperti investor David Sacks dan mantan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice. Penunjukan Clayton merupakan langkah kedua dalam strategi Trump untuk mengintegrasikan pengawasan AI di seluruh jajaran pemerintahan.