Iran Tegaskan Kedaulatan Nuklir Tak Bisa Dibeli, Selat Hormuz Jadi Batu Ujian AS

Kendari, ıNarasikita - Teheran kembali mempertegas posisinya dalam konflik dengan Amerika Serikat, menyatakan bahwa hak atas program nuklir sipil dan kedaulatan energi tidak dapat dikompromikan, bahkan di tengah upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Seorang pejabat senior negara itu menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz—jalur pelayaran strategis global—hanya akan terjadi jika semua tuntutan Iran, termasuk pencabutan sanksi dan blokade maritim, telah dipenuhi secara penuh oleh Washington.

Dalam konteks perundingan yang kini berjalan, Iran menawarkan kompromi berbasis konsesi timbal balik: penutupan sementara terhadap jalur laut kunci di Selat Hormuz akan dicabut dalam waktu tujuh hari jika AS menghentikan semua bentuk agresi, mencabut blokade laut, mencairkan dana yang dibekukan, serta menghapus sanksi terhadap sektor minyak. Namun, semua ini hanya menjadi syarat awal, bukan hasil akhir dari proses negosiasi.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan harapan agar kesepakatan damai bisa tercapai sebelum pemilu paruh waktu AS pada 3 November 2026. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perundingan substantif mengenai program nuklir baru akan dimulai setelah semua kondisi politik dan ekonomi yang diminta Teheran terpenuhi. Iran menolak menyerahkan kendali atas pengayaan uranium atau memindahkan cadangan uranium sangat diperkaya (HEU) ke luar negeri, yang menjadi inti perdebatan dengan Barat.

Data dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menunjukkan Iran memiliki sekitar 440,9 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen sebelum serangan militer oleh Israel dan AS pada Juni 2025. Meski sempat muncul wacana untuk mengencerkan cadangan tersebut, dua sumber dalam pemerintahan Iran mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei telah mengeluarkan instruksi tegas agar HEU tetap berada di dalam negeri dan tidak dikirim ke luar wilayah.