KRL Bekas Jepang Siap Masuk Akhir 2026 untuk Perkuat Jabodetabek

Kendari, ıNarasikita - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui unit KAI Commuter Jabodetabek mulai mempersiapkan impor 23 unit Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang, dengan rencana realisasi pengiriman dimulai secara bertahap pada akhir tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka pendek untuk menangani tekanan kapasitas angkutan di koridor Jabodetabek yang terus meningkat. Proses persiapan ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan, sebagai bagian dari mekanisme pengadaan barang modal tidak baru (BMTB).

Peningkatan jumlah pengguna KRL pada semester pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rata-rata penumpang mencapai 1,1 juta per hari, dan sempat menyentuh puncak 1,3 juta orang pada jam-jam sibuk. Di tengah lonjakan tersebut, sekitar 92 trainset saat ini telah berusia 40 tahun, dan diperkirakan hingga 2031 sebanyak 87 unit akan membutuhkan penggantian total. Kondisi ini menjadi alasan utama munculnya kebutuhan mendesak terhadap tambahan armada yang siap operasional.

Dalam penjelasannya, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyebut bahwa komposisi armada yang akan diimpor terdiri dari tujuh trainset dengan formasi 12 kereta (SF12) dan 16 trainset dengan formasi delapan kereta (SF8). Pemilihan formasi ini disesuaikan dengan kapasitas infrastruktur, termasuk panjang peron di sejumlah stasiun yang belum mampu menampung rangkaian panjang. Pihaknya masih menunggu konfirmasi pasti mengenai usia sebenarnya dari armada tersebut dari operator di Jepang, yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pengadaan.

Rencana impor ini telah mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI dalam rapat bersama KAI pada 23 September 2026, yang menyetujui pengadaan 23 trainset sebagai bagian dari upaya menstabilkan layanan KRL Jabodetabek. Namun, hingga saat ini Kementerian Perhubungan belum menerima pengajuan resmi dari KAI, sehingga belum ada pembahasan formal di level kementerian. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan dokumen resmi terkait rencana impor tersebut.

Kebijakan impor KRL bekas dipandang sebagai solusi sementara, sambil industri perkeretaapian dalam negeri terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Pemerintah dan KAI menegaskan bahwa impor ini tidak menggantikan komitmen terhadap pengembangan industri lokal, melainkan bagian dari strategi keseimbangan antara kebutuhan mendesak dan transformasi jangka panjang.