Minggu, 25 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Jaksa Fokus pada Kasus Kekayaan Tak Tertulis Sara Duterte

Kejaksaan Filipina mencabut sebagian besar dakwaan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte, hanya menyisakan kasus sumber kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sah.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 13 Oktober 2026, 21.01 WITA·👁 2 orang membaca· 0 hari ini · 163x dibuka
Jaksa Fokus pada Kasus Kekayaan Tak Tertulis Sara Duterte📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Tim penuntut dari kejaksaan Filipina secara resmi menarik sejumlah pasal dalam dakwaan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte, menyisakan hanya satu dakwaan utama terkait asal-usul kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan ini diumumkan dalam sidang terbuka pada Selasa (13/10), di mana jaksa penuntut utama Gerville Jinky Luistro menegaskan bahwa fokus penuntutan kini terbatas pada persoalan keuangan yang belum terbukti sumbernya.

Luistro menyatakan bahwa bukti yang telah dikumpulkan cukup kuat untuk mendukung dakwaan tersebut menurut Pasal 2 Konstitusi Filipina. Ia menekankan bahwa bukti yang diajukan dinilai substansial dan meyakinkan, sehingga membenarkan tindakan pemberhentian terhadap terdakwa atas pelanggaran berat terhadap konstitusi serta pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemakzulan tetap efisien dan fokus pada aspek krusial yang dapat diuji secara hukum.

Dengan pencabutan dakwaan terkait dugaan penyalahgunaan dana rahasia, penyuapan, dan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr, keputusan tersebut secara praktis membatasi ruang gerak jaksa untuk mengajukan dakwaan serupa dalam periode Kongres ke-20. Pengadilan menyatakan bahwa penarikan pasal-pasal tersebut berdampak langsung pada keterbatasan prosedural bagi penuntut untuk mengulang dakwaan yang sama di masa depan.

Pihak pembela, melalui pengacara Sheila Sison, menanggapi langkah tersebut dengan menekankan bahwa hak penuntut tidak boleh digunakan untuk menghindari kewajiban membuktikan tuduhan secara menyeluruh. Sison menyoroti bahwa pencabutan pasal-pasal lain berpotensi merusak prinsip keadilan proses hukum, karena menghilangkan kesempatan bagi terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan. Ia menegaskan bahwa mempercepat proses bukan berarti mengabaikan aturan dasar keadilan atau membatasi hak defensi.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya