Kemenkeu Siapkan Dana Rp37,7 Triliun untuk Cicilan Pertama KDMP

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana sebesar Rp37,7 triliun untuk menanggulangi kewajiban pembayaran tahap awal pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang jatuh tempo pada 25 September 2026. Dana tersebut disiapkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, yang mengatur mekanisme pembayaran kewajiban negara terhadap pembiayaan sindikasi dari bank Himbara.

Pembayaran baru dapat diproses setelah Kemenkeu menerima dokumen tagihan resmi dari pihak perbankan. Hingga saat ini, pihak Kemenkeu belum menerima dokumen tersebut, meskipun anggaran sudah disiapkan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran tetap mengacu pada prosedur administratif yang ketat, tanpa melanggar aturan keuangan negara.

Dokumen tagihan yang diajukan oleh bank Himbara harus dilengkapi dengan berbagai bukti formal, termasuk berita acara serah terima (BAST) dari PT Agrinas Pangan Nusantara dan Kementerian Koperasi. Selain itu, BAST tersebut harus telah melalui proses reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tingkat daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Keberadaan mekanisme ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran dana negara, khususnya dalam proyek yang melibatkan kemitraan antara pemerintah, koperasi, dan lembaga keuangan. Dengan tetap menunggu dokumen resmi, Kemenkeu menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik dan sesuai aturan.